Ada seorang teman sedang menginap di kos dan ia akan membeli sepatu di e-commerce, namun kemudian ia berhenti di layar pembayaran. Ada banyak metode pembayaran, salah satunya metode paylater. “Ini riba ga sih?” tanyanya, lalu tetap menggunakan metode paylater karena ada diskon. Ia tahu batasnya, tetapi tetap menggunakannya. Mengapa saat kita tahu tentang batas, kita malah mengabaikannya?
Biasanya ketika dihadapkan dengan situasi tersebut, ada dua respons yang muncul. Pertama, menolak paylater secara mutlak karena dianggap pasti haram. Kedua, menerimanya begitu saja karena dinilai praktis, menawarkan banyak diskon, dan sudah dipakai oleh banyak orang.
Kedua reaksi ini adalah bentuk polarisasi yang paling umum. Respons pertama berpegang pada teks keagamaan secara kaku tanpa menimbang struktur dan mekanisme yang ditawarkan oleh layanan tersebut, sementara respons kedua berpegang pada pengalaman kolektif tanpa kritis mempertanyakan validitas etisnya.
Padahal, epistemologi Islam menawarkan jalan lain. Tradisi intelektual Islam klasik secara komprehensif mengakui berbagai sumber pengetahuan, yaitu wahyu, penalaran akal, dan pengamatan indrawi yang menangkap realitas empiris. Al-Qur’an secara tegas menyebut pendengaran, penglihatan, dan hati sebagai perangkat kognitif manusia untuk memperoleh ilmu, sekaligus mengingatkan bahwa semuanya akan dimintai pertanggungjawaban (QS. Al-Isra/17: 36).
Wahyu, akal, dan pengalaman tidak untuk dipertentangkan, melainkan bekerja secara sinergis. Sikap pertengahan inilah yang disebut wasathiyah. Sebagaimana ditegaskan oleh M. Quraish Shihab (2020) dalam Wawasan Al-Qur’an, wasathiyah adalah orientasi moderasi yang menempatkan keadilan dan keseimbangan sebagai poros utama tanpa mengendurkan prinsip dasar—seperti kebolehan jual beli dan keharaman riba (QS. Al-Baqarah/2: 275)—serta tetap menjaga proporsionalitas dalam membelanjakan harta tanpa berlebihan maupun kikir (QS. Al-Furqan/25: 67).
Dalam sejarah pemikiran modern, terdapat dua ekstrem cara mempertemukan ilmu pengetahuan dan agama. Pendekatan pertama adalah sekularisasi total yang memisahkan ilmu dari nilai-nilai agama, sehingga validitas sebuah temuan atau inovasi teknologi ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar dan motif keuntungan semata.
Pendekatan kedua adalah tekstualisme sempit yang menilai setiap perkembangan zaman secara kaku hanya dari teks harfiah tanpa memperhitungkan dinamika dan realitas sosial di lapangan. Sosiolog Muslim Imaduddin Khalil (1991) dalam kajian metodologinya menekankan bahwa integrasi ilmu yang ideal harus menempatkan wahyu sebagai kerangka nilai (value framework), akal sebagai instrumen analisis (critical tool), dan realitas empiris sebagai medan aplikasi yang diuji secara objektif.
Persoalan krusialnya hari ini adalah teknologi finansial (fintech) sering kali dianggap sebagai instrumen yang netral secara nilai. Padahal, kritikus ekonomi Islam M. Umer Chapra (2000) dalam karyanya Islam and the Economic Challenge mengingatkan bahwa ilmu ekonomi dan sistem keuangan tidak pernah benar-benar bebas nilai (value-free).
Setiap instrumen finansial selalu membawa asumsi filosofis tertentu mengenai apa yang dianggap baik bagi manusia. Paylater lahir dari konvergensi antara inovasi teknologi, rekayasa bisnis modern, dan budaya konsumtif kapitalistik. Jika nilai-nilai etis Islam tidak dieksplisitkan dalam penggunaannya, maka mekanisme pasar bebaslah yang akan mendikte arah dan dampaknya terhadap masyarakat.
Temuan empiris juga mengonfirmasi hal tersebut. Data menunjukkan bahwa sekadar mengetahui status hukum riba dalam paylater belum tentu cukup untuk mengubah perilaku konsumen. Survei akademik terhadap responden pengguna layanan finansial menunjukkan bahwa meskipun kekhawatiran terhadap unsur riba menurunkan niat menggunakan layanan Buy Now Pay Later (BNPL), pengaruh tersebut kerap melemah ketika dihadapkan pada iming-iming utilitas dan kemudahan sesaat (Sutikno & Aji, 2024).
Pengalaman akan manfaat instan terbukti lebih mendominasi kesadaran psikologis ketimbang pengetahuan normatif semata. Data semacam ini merupakan bentuk realitas empiris yang dihimpun secara sistematis. Ia tidak otomatis benar secara hukum syariat, tetapi juga tidak boleh diabaikan begitu saja dalam perumusan fatwa atau edukasi literasi keuangan. Di sinilah akal dan kerangka kritis perlu bekerja untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan reflektif yang menjernihkan keputusan ekonomi seseorang.
Merujuk pada kerangka tersebut, terdapat tiga pertanyaan mendasar yang perlu diajukan sebelum seseorang memutuskan menggunakan layanan fintech kontemporer:
- Aspek Syar’i (Wahyu): Apakah akad, struktur biaya, dan transaksinya sudah transparan serta terbebas dari jerat bunga berlipat atau denda keterlambatan yang eksploitatif? Aspek ini bertumpu pada wahyu yang menetapkan batas halal dan haram mengenai riba.
- Aspek Kebutuhan (Akal): Apakah transaksi ini benar-benar didasarkan pada kebutuhan primer/sekunder yang mendesak, atau sekadar menuruti dorongan konsumtif? Aspek ini bertumpu pada akal untuk menimbang maslahat (kebaikan) serta mencegah sikap israf (berlebihan).
- Aspek Kemampuan (Pengalaman Objektif): Apakah kita memiliki kapasitas finansial yang jujur untuk melunasinya tanpa membebani diri sendiri dan orang lain di kemudian hari? Aspek ini bertumpu pada pengalaman jujur atas realitas ekonomi pribadi sekaligus bentuk tanggung jawab sosial.
Gagasan ini sejalan dengan grand design Ismail Raji al-Faruqi (1982) dalam proyek Islamization of Knowledge. Ilmu pengetahuan dan teknologi modern tidak perlu ditolak secara total, melainkan harus dikritisi asumsi dasarnya, disarikan ulang kerangka konseptualnya, dan diarahkan kembali untuk melayani tujuan-tujuan tauhid.
Dalam konteks ekosistem paylater, pendekatan ini menuntut tiga pengakuan mendasar: pertama, mengakui hakikat uang sebagai media tukar yang sah, bukan komoditas spekulatif yang dapat berkembang biak secara mandiri tanpa basis sektor riil; kedua, mengakui hierarki sumber pengetahuan yang utuh, yakni wahyu, akal, dan data empiris; serta ketiga, mengarahkan seluruh inovasi finansial demi tercapainya kemaslahatan publik (maslahah mursalah).
Tentu saja, posisi jalan tengah ini bukanlah lampu hijau pembenaran untuk menghalalkan segala cara. Sebaliknya, pendekatan ini menuntut tanggung jawab kolektif: penyedia jasa keuangan wajib transparan mengenai struktur biaya, penjual harus memberikan edukasi opsi cicilan yang jujur, dan konsumen muslim perlu membiasakan diri membangun budaya diskusi terbuka mengenai literasi keuangan.
Teknologi boleh digunakan, asalkan nilai-nilai etika profetik ikut ditegakkan di dalamnya. Pada akhirnya, pertanyaan fundamental di era digital ini bukan sekadar apakah sebuah fitur aplikasi itu halal atau haram secara instan, melainkan bagaimana dan untuk tujuan apa kita mengelola ilmu dan harta yang diamanahkan kepada kita.

