Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, umat Islam mulai mengubah cara berdagang menjadi lebih modern. Transaksi kini dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui toko daring (online), dompet digital, dan media sosial dalam waktu singkat. Namun, perkembangan teknologi ini justru turut melahirkan berbagai bentuk penipuan, pinjaman digital ilegal, serta iklan-iklan yang menyesatkan.
Permasalahan inilah yang menjadikan filsafat ilmu sangat krusial sebagai landasan agar pengembangan ekonomi dan bisnis Islam di era digital menjadi kuat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun ilmiah.
Jujun S. Suriasumantri (2005) menyatakan bahwa ilmu dibentuk dari tiga pertanyaan dasar, yaitu apa yang akan dikaji (ontologi), bagaimana cara mendapatkannya (epistemologi), dan untuk apa sebuah ilmu dimanfaatkan (aksiologi).
Ketiga dasar ini sangat penting ketika bisnis konvensional beralih ke ruang digital, di mana kemudahan dan potensi penyimpangan tumbuh secara bersamaan. Adanya kerangka ini membuat kita dapat berpikir kritis sebelum menerima inovasi baru: apa dasarnya, bagaimana hakikatnya, dan siapa yang akan diuntungkan?
Tanpa landasan ini, pelaku usaha mudah terpengaruh tren semata, seperti merancang kesepakatan bagi hasil yang masih mengandung unsur riba atau memanfaatkan algoritma demi memanipulasi konsumen agar membeli sesuatu yang tidak diperlukan. Filsafat ilmu pada akhirnya menjaga arah perkembangan ilmu pengetahuan agar selalu berada pada tujuan yang benar dan jelas.
Teknologi dan ilmu pengetahuan merupakan dua hal yang saling memengaruhi. Itulah mengapa menjaga arah keberlanjutannya sangat penting agar selalu berada di jalan yang benar.
Teknologi lahir dari ilmu pengetahuan, kemudian membentuk rutinitas baru, mulai dari gaya hidup konsumtif, belanja serba daring, hingga budaya pamer (flexing) di media sosial. Teknologi berjalan sebagaimana nilai yang melandasinya, tetapi tanpa kendali etis, teknologi kini dapat mendorong perilaku israf (berlebihan) yang bertentangan dengan etika Islam.
Sebaliknya, teknologi yang dituntun dengan nilai yang benar dapat membantu pelaku usaha kecil dan mempermudah transaksi. Artinya, pengembangan ilmu pengetahuan harus memperhatikan kedua arah dampak ini agar kemajuan teknologi tidak menggerus nilai-nilai yang menjaga keselarasan hidup bermasyarakat.
Hubungan antara ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan agama tidak perlu dipertentangkan karena keduanya memiliki bidang dan fungsi yang berbeda, tetapi dapat saling melengkapi. Sebagian orang menganggap agama menghalangi kemajuan teknologi, sementara sebagian lainnya menentang teknologi karena beranggapan hal itu dapat menjauhkan mereka dari nilai spiritual. Kedua sikap ini keliru.
Dalam perspektif pemikir Islam Indonesia, M. Amin Abdullah (2006) menawarkan paradigma integrasi-interkoneksi, yakni memadukan keilmuan agama dan keilmuan modern secara dialogis agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Dalam konteks ini, agama memberikan batasan-batasan moral, sedangkan IPTEK berperan sebagai penyedia metode dan alat.
Sebagai contoh nyata adalah penerapan sistem pembayaran dan zakat digital. Internet dan keamanan data dimanfaatkan untuk membantu masyarakat menunaikan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) serta wakaf hanya melalui ponsel mereka.
Pakar ekonomi syariah Indonesia, Muhammad Syafi’i Antonio (2001), menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam tidak anti terhadap modernisasi, selama instrumen yang digunakan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan bebas dari unsur gharar (ketidakjelasan) maupun maisir (spekulasi).
Teknologi digital justru menjamin pencatatan dan penyaluran dana keagamaan berjalan transparan serta tepat sasaran sesuai akad fikih muamalah. Contoh ini membuktikan bahwa di antara keduanya tidak ada yang saling menghalangi; sebaliknya, sinergi teknologi dan agama mendatangkan kemaslahatan serta kemudahan.
Alhasil, pelaku bisnis digital yang menyimpan data konsumen memegang tanggung jawab etis yang besar. Secara teknis, pelaku usaha bisa saja menyalahgunakan data tersebut untuk mengeksploitasi atau menipu konsumen, tetapi tanggung jawab aksiologis mengharuskan mereka untuk mengedepankan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kebenaran.
Menurut ahli ekonomi Islam Indonesia, Adiwarman A. Karim (2014), bangunan ekonomi Islam berdiri di atas nilai-nilai universal seperti ‘adl (keadilan), khilafah (tanggung jawab pengelolaan), dan takaful (jaminan sosial). Tanpa adanya nilai-nilai tersebut, ilmu dan teknologi dengan mudah berubah menjadi alat kepentingan yang merusak.
Tanggung jawab ini dapat direalisasikan oleh pelaku usaha dengan menjaga keamanan data pribadi, memaparkan akad transaksi secara terbuka, dan tidak mengeksploitasi kelemahan konsumen. Di sisi lain, konsumen juga perlu bersikap teliti dalam memilih platform belanja daring, serta berhati-hati saat mengisi data pribadi dan melakukan transaksi.
Dengan demikian, filsafat ilmu bukan sekadar teori mengenai hakikat realitas, pengetahuan, dan penalaran semata, melainkan landasan fundamental bagi ekonomi dan bisnis Islam agar tetap berada pada koridor kebenaran di tengah laju teknologi digital.
Persoalan terbesar di masa depan bukan lagi soal ketersediaan teknologi, melainkan bagaimana kesediaan dan komitmen moral manusia untuk mengaturnya. Akademisi, pelaku usaha, hingga mahasiswa ekonomi Islam perlu senantiasa berpikir kritis sebelum berinovasi dengan mempertanyakan aspek kemaslahatannya.
Jika landasan berpikir ini tertanam kuat, bisnis digital akan berkembang pesat sekaligus membawa keberkahan bagi masyarakat luas. Pada akhirnya, ekonomi Islam akan mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan memberikan arah kebenaran bagi peradaban yang bermanfaat.
DAFTAR PUSTAKA
- Abdullah, M. A. (2006). Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
- Karim, A. A. (2014). Ekonomi Mikro Islami. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suriasumantri, J. S. (2005). Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
