KULIAHALISLAM.COM-Dalam panggung besar politik Indonesia, seringkali kita melihat pemisahan yang tajam antara aktivis yang berteriak di jalanan, akademisi yang berteori di ruang kelas, dan birokrat yang bekerja di balik meja. Namun, Dahnil Anzar Simanjuntak (DAS) muncul sebagai sosok yang meruntuhkan sekat-sekat tersebut. Ia adalah narasi hidup tentang bagaimana intelektualitas, spiritualitas, dan pengabdian negara bisa melebur dalam satu tarikan napas. Kehadirannya dalam birokrasi bukanlah peluntur nilai-nilai yang ia yakini, melainkan manifestasi dari konsep “The Organic Intellectual” yang digagas oleh Antonio Gramsci. Dalam teorinya, Gramsci menjelaskan bahwa intelektual organik tidak hanya bekerja dengan ide-ide abstrak di “menara gading”, tetapi mereka adalah bagian dari struktur masyarakat yang mampu mengorganisir massa dan menjadi jembatan antara kepentingan rakyat dengan kekuasaan. Bang Dahnil seolah membuktikan bahwa seorang intelektual harus mampu masuk ke dalam sistem untuk mengartikulasikan nilai-nilai moral menjadi kebijakan nyata. Transisi Bang Dahnil dari dunia aktivisme ke dalam struktur pemerintahan sejalan dengan pemikiran Max Weber mengenai “Politics as a Vocation” (Politik sebagai Panggilan). Weber berargumen bahwa politisi yang ideal harus memiliki keseimbangan antara Ethic of Conviction (etika keyakinan/prinsip) dan Ethic of Responsibility (etika tanggung jawab).
Tumbuh dalam didikan nilai keislaman dan kebangsaan yang kuat, perjalanan Abangnda Dahnil (panggilan akrabnya) jauh dari kesan privilese instan. Tempaan nalar kritisnya bermula di rahim Muhammadiyah—salah satu organisasi Islam tertua di Indonesia—saat ia menjabat sebagai Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah. Di sana, ia tidak sekadar memimpin, tetapi merevolusi gerakan pemuda menjadi kekuatan moral yang vokal menyuarakan isu korupsi, HAM, hingga keadilan sosial. Transisinya dari dunia akademis di bidang ekonomi menuju amanah sebagai Juru Bicara Menteri Pertahanan, hingga kini dipercaya sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, merupakan sebuah lompatan strategis. Sosok Bang Dahnil kini seolah menjadi jembatan krusial; ia adalah suara yang menerjemahkan visi jangka Panjang kebijakan sang ‘Patriot’ menjadi bahasa yang dipahami dan menyatu dengan seluruh elemen rakyat. Ia membuktikan kaidah fikih: “Tasharruful imam ‘alar ra’iyyah manuthun bil mashlahah”—bahwa setiap kebijakan pemimpin wajib berorientasi pada kemaslahatan publik.
Kedalaman berpikir Bang Dahnil paling nampak saat ia membedah anatomi kekuasaan. Lewat karyanya, “Nalar Politik Rente”, ia melayangkan kritik tajam:
“Politik hari ini sering terjebak dalam ruang gelap perburuan rente… Pemuda Islam harus menjadi garda depan dalam menghancurkan nalar rente ini dengan mengedepankan integritas.”
Bang Dahnil seolah mengingatkan bahwa kemandirian adalah harga mati agar pemuda tidak menjadi pion bagi penguasa yang koruptif. Hal ini mengingatkan kita pada pesan Ibnu Taimiyah: “Allah akan menolong negara yang adil sekalipun ia kafir, dan tidak akan menolong negara yang zalim sekalipun ia beriman.” Keadilan adalah fondasi utama, dan Dahnil memilih untuk memperjuangkannya dari dalam sistem.
Saat menjadi praktisi di dunia pertahanan, Bang Dahnil tidak kehilangan sisi progresifnya. Baginya, palagan pertahanan tidak dimulai dari barak-barak prajurit, melainkan dari meja makan rakyat jelata dan rasa adil yang bersemi di sanubari warga. Pemikirannya ini tertuang dalam buku Politik Pertahanan, ia melakukan dekonstruksi atas paradigma lama: bahwa kedaulatan bukan sekadar soal siapa yang memiliki hulu ledak paling mematikan, melainkan siapa yang paling mampu memanusiakan manusianya. Bang Dahnil memandang pertahanan sebagai sebuah ekosistem organik yang hidup, di mana rakyat adalah jantung yang memompa nyawa bagi eksistensi negara. Ia menegaskan sebuah refleksi tajam: “Pertahanan sejati sebuah bangsa tidak hanya terletak pada moncong senjata, melainkan pada keadilan yang dirasakan oleh rakyatnya. Politik pertahanan kita haruslah politik pertahanan yang memanusiakan, yang berpijak pada nalar kemanusiaan dan kedaulatan penuh atas sumber daya sendiri.”
Gagasan ini membuktikan bahwa Bang Dahnil adalah pemikir multidimensi yang menyadari kebenaran fundamental: pagar besi yang kokoh di perbatasan akan terasa rapuh jika di dalamnya rakyat meringkih karena lapar atau merasa terasing di tanah tumpah darah sendiri. Inilah interpretasi modern dari Sistem Pertahanan Rakyat Semesta—sebuah simfoni antara kesiapan militer dan kesejahteraan sosial yang merata, yang digagas oleh Almarhum Jenderal Besar A.H Nasution. Visi Bang Dahnil senada dengan resonansi pemikiran besar Islam. Ibnu Khaldun, dalam mahakaryanya Muqaddimah, jauh-jauh hari telah memperingatkan bahwa ketidakadilan adalah benih kehancuran peradaban. Menurutnya, kekuatan sebuah negara bukan pada jumlah tentara, melainkan pada keadilan yang melahirkan loyalitas tanpa batas. Senada dengan itu, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) selalu mengingatkan bahwa “Di atas politik adalah kemanusiaan,” sebuah prinsip yang mendasari bahwa negara ada untuk melindungi martabat manusia, bukan sebaliknya.
Bahkan dalam kacamata Imam Al-Ghazali, pertahanan negara haruslah berpijak pada Maqasid al-Syari’ah—menjaga jiwa dan kemaslahatan publik. Pertahanan yang abai terhadap perut rakyat adalah pertahanan yang cacat secara esensi., Bang Dahnil seolah sedang menghidupkan kembali pesan abadi: bahwa sebuah bangsa tak akan pernah kalah selama rakyatnya merasa memiliki negara tersebut. Dan rasa memiliki itu hanya bisa dibeli dengan satu mata uang: Keadilan. Kini disela-sela jihadnya dalam mengemban Amanah sebagai Wamenhaj dan Umrah, beliau juga tak lupa memberikan semangat, inspirasi serta bahkan menggerakkan rantai roda organik aktivisme melalui komunitas Matahari Pagi Indonesia (MPI)-Yang berisi lintas segmentasi: Aktivis, Akademis dan Birokrat. Bang Dahnil mengajarkan kita bahwa ia tidak hanya bergulat pada ruang pemikiran, namun juga aktualisasi dari gagasan. Ketakjuban beliau terhadap filosofi hidup tokoh Islam seperti K.H Ahmad Dahlan dan H.O.S Cokroaminoto—yang kemudian divisualisasi dalam setiap aktivitas bang Dahnil, seolah menjadi gambaran bahwa beliau bukanlah “pemburu rente” seperti yang dituduhkan balik kepada “para pembencinya”.
Bang Dahnil mengajarkan kita satu hal penting: pengabdian itu bukan cuma soal yang lantang bersuara, tapi juga bagaimana nalar kita bekerja di ruang diplomasi dan kebijakan negara. Sikapnya ini mengingatkan saya pada warisan pemikiran tiga guru bangsa: Pertama, HOS Tjokroaminoto, dimana bang Dahnil seolah menghidupkan kembali trilogi legendaris: “Setinggi-tinggi ideologi, sepintar-pintar diplomasi, semurni-murni tauhid.” Ia membuktikan bahwa kecerdasan politik harus punya jangkar spiritual yang kuat. Tanpa itu, kekuasaan hanya akan menjadi alat pemuas ego. Kedua, Buya Hamka. Hamka selalu bicara soal Izzah—kehormatan diri. Seorang intelektual harus punya harga diri di depan kekuasaan. Bang Dahnil mengambil posisi ini: ia kritis, tapi tetap kontributif. Ia tidak asal “hantam”, tapi menawarkan solusi dengan kemandirian berpikir yang tajam. Dan yang terakhir adalah dari Buya M.Natsir. Seperti pesan M. Natsir bahwa agama dan negara itu tak terpisahkan,Bang Dahnil memandang politik sebagai instrumen dakwah. Tujuannya satu: memastikan keadilan tegak di atas segalanya.
Bang Dahnil ialah bukti konkret bahwa menjadi muslim yang taat dan patriot yang hebat adalah dua sisi dari koin yang sama. Ia menantang anak muda Islam untuk tidak hanya jago berwacana, tapi berani terjun ke lumpur realitas. Sebab dunia hari ini butuh anak muda yang berwawasan multidimensi. Mereka yang tangguh secara spiritual, tapi juga “melek” politik dan cerdas dalam diplomasi. Inilah saatnya nalar intelektual bersenyawa dengan ketulusan spiritual. Karena pada akhirnya, sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi bangsanya.
Lakukan perubahan, meski itu dimulai dari langkah kecil yang berisiko.
Daftar Bacaan
Simanjuntak, D. A. (2021). Nalar Politik Rente. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Simanjuntak, D. A. (2023). Politik Pertahanan: Membangun Kekuatan Maritim dan Kedaulatan Bangsa. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks (Q. Hoare & G. N. Smith, Eds. & Trans.). International Publishers.
Khaldun, I. (2015). Muqaddimah (F. Rosenthal, Trans.). Princeton University Press.
Nasution, A. H. (1953). Pokok-Pokok Gerilya dan Pertahanan Republik Indonesia di Masa Lalu dan yang Akan Datang. Pembimbing Masa.
Weber, M. (2004). Politics as a Vocation. In D. Owen & T. B. Strong (Eds.), The Vocation Lectures (R. Livingstone, Trans., pp. 32–94). Hackett Publishing.
Hamka. (2016). Falsafah Hidup. Republika Penerbit.
Madinier, R. (2015). Islam and Politics in Indonesia: The Masyumi Party Between Democracy and Integralism. NUS Press.
Noer, D. (1973). The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900-1942. Oxford University Press.
Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). Profil Wakil Menteri Agama/Wamen Haji dan Umrah. Kemenag.go.id.
Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. (n.d.). Sejarah dan Estafet Kepemimpinan. Pemudamuhammadiyah.org.
