“Kenapa perempuan harus sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga ke dapur?”
Barangkali kalimat semacam itu terdengar tidak asing di telinga kita. Ia biasa muncul dalam obrolan keluarga, menjadi bahan candaan di tengah masyarakat, atau bahkan terlontar begitu saja tanpa disadari bahwa ada persoalan besar yang tersembunyi di baliknya. Seolah-olah pendidikan tinggi bagi perempuan hanyalah perjalanan panjang yang pada akhirnya akan bermuara pada kompor, wajan, dan urusan rumah tangga.
Bertahun-tahun belajar, mengerjakan tugas, mengejar gelar sarjana, hingga menghabiskan biaya pendidikan, tetapi cita-cita perempuan seakan sudah lebih dahulu ditentukan oleh sebuah stereotip: setinggi apa pun pendidikannya, tempatnya tetap di dapur.
Lucunya, anggapan tersebut masih hidup di tengah masyarakat yang semakin lantang menyuarakan pentingnya pendidikan. Perempuan didorong untuk bersekolah, meraih prestasi, bahkan memperoleh gelar akademik setinggi mungkin. Namun, ketika mereka mulai menunjukkan ambisi untuk berkarier, mandiri secara finansial, atau mengambil keputusan atas masa depannya sendiri, muncul pertanyaan-pertanyaan yang seolah ingin mengembalikan mereka ke tempat yang dianggap semestinya. “Kapan menikah?” “Siapa yang nantinya mengurus rumah?” “Bukankah perempuan pada akhirnya akan menjadi istri dan ibu?”
Sebenarnya, bukan perkara memasak, mencuci, atau mengurus anak yang perlu diperdebatkan. Tidak ada yang salah dengan perempuan yang memilih mengabdikan dirinya untuk keluarga. Pekerjaan rumah tangga pun bukan sesuatu yang patut dipandang sebelah mata. Namun, persoalan mulai muncul ketika masyarakat menganggap bahwa seluruh perjalanan pendidikan perempuan pada akhirnya hanya dipersiapkan untuk menjalankan kewajiban domestik. Seakan-akan bangku sekolah dan ruang perkuliahan hanyalah tempat singgah sebelum mereka kembali pada peran yang sejak awal telah ditentukan kepadanya.
Pandangan ini memperlihatkan bahwa tingginya pendidikan belum tentu membuat perempuan mendapatkan kebebasan untuk memilih apa yang mereka inginkan. Mereka didorong untuk mengejar prestasi, memperoleh gelar akademik, dan menjadi pribadi yang berpengetahuan. Akan tetapi, kebebasan tersebut sering kali memiliki batas yang ditentukan oleh norma sosial. Ketika perempuan ingin mengejar karier, membangun kemandirian ekonomi, atau menempatkan cita-citanya sebagai prioritas, mereka justru dihadapkan pada anggapan bahwa ambisi tersebut dapat mengurangi kodratnya sebagai perempuan. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan mereka seolah bukan lagi tentang sejauh mana ilmu dan kemampuan berkembang, melainkan tentang seberapa patuh mereka memenuhi ekspektasi sebagai istri dan ibu.
Jika demikian, “apakah pendidikan tinggi bagi perempuan hanya sebatas formalitas untuk memperoleh selembar ijazah?” “Apakah gelar sarjana yang diperjuangkan selama bertahun-tahun harus kehilangan maknanya, hanya karena perempuan memilih jalan hidup yang berbeda dari harapan masyarakat?” Pendidikan semestinya menjadi jalan bagi setiap manusia untuk mengenali potensi, memperluas wawasan, dan menentukan masa depannya sendiri.
Perempuan tidak seharusnya dipaksa memilih antara menjadi terdidik dan menjadi perempuan yang dianggap baik oleh masyarakat. Sebab, memiliki pendidikan tinggi, membangun karier, sekaligus mengurus keluarga bukanlah sesuatu yang saling meniadakan. Yang seharusnya diakhiri bukanlah cita-cita perempuan, melainkan cara pandang yang terus berusaha membatasi ke mana mereka boleh melangkah.
Pendidikan Tinggi, tetapi Pikiran Masyarakat Masih Tertinggal
Sayangnya, persoalan semacam ini bukan sekadar perkara perbedaan pendapat dalam keluarga atau obrolan ringan di tengah masyarakat. Ada cara pandang yang lebih mengakar, yakni anggapan bahwa perempuan memiliki batas-batas peran yang tidak seharusnya dilampaui. Pendidikan memang dianggap penting, tetapi tidak selalu dipandang sebagai jalan menuju kemandirian. Dalam sebagian pandangan masyarakat, perempuan bersekolah tinggi boleh saja, selama pencapaiannya tidak membuat mereka melupakan kewajiban yang dianggap melekat pada dirinya.
Ironisnya, perempuan kerap dihadapkan pada tuntutan yang saling bertolak belakang. Mereka diminta berpendidikan agar memiliki wawasan luas, tetapi jangan sampai terlalu ambisius. Mereka dianjurkan bekerja agar mandiri secara ekonomi, tetapi jangan sampai penghasilannya melampaui pasangan. Mereka diharapkan menjadi pribadi yang cerdas, tetapi jangan terlalu banyak membantah. Seolah-olah kecerdasan perempuan hanya diterima selama tidak mengusik kenyamanan tatanan sosial yang sudah lama terbentuk.
Pandangan tersebut tidak muncul begitu saja. Budaya patriarki yang telah mengakar selama bertahun-tahun turut membentuk anggapan bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama, sedangkan perempuan bertanggung jawab atas urusan rumah tangga. Pembagian peran ini kemudian dianggap sebagai sesuatu yang alamiah, bahkan kerap dibenarkan atas nama kodrat. Padahal, kemampuan memasak, mengurus rumah, mencari nafkah, maupun mengambil keputusan bukanlah keterampilan yang secara eksklusif dimiliki oleh salah satu jenis kelamin. Semuanya dapat dipelajari dan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan semata-mata ditentukan oleh jenis kelamin.
Lebih jauh lagi, anggapan bahwa perempuan pada akhirnya akan kembali ke dapur sering kali mengabaikan alasan mendasar mengapa pendidikan perlu diperjuangkan. Pendidikan bukan hanya tentang memperoleh pekerjaan, mendapatkan penghasilan, atau menyandang gelar akademik. Pendidikan juga membentuk kemampuan berpikir kritis, memperluas cara pandang, serta memberikan keberanian untuk menentukan pilihan. Dengan pendidikan, perempuan dapat memahami hak-haknya, mengenali potensi dirinya, dan memiliki bekal untuk mengambil keputusan atas kehidupan yang ingin dijalani.
Lantas, mengapa pencapaian pendidikan perempuan masih sering dihubungkan dengan urusan pernikahan dan rumah tangga? Mengapa gelar sarjana yang diperoleh perempuan justru kerap diikuti pertanyaan tentang kapan mereka menikah, siapa yang akan mengurus anak, atau apakah mereka masih sempat memasak untuk keluarga? Seolah-olah keberhasilan akademik perempuan belum cukup dianggap sebagai pencapaian jika belum dibuktikan dengan kemampuannya menjalankan seluruh pekerjaan domestik.
Padahal, persoalan sebenarnya bukan terletak pada apakah perempuan akan bekerja setelah lulus kuliah atau memilih menjadi ibu rumah tangga. Keduanya merupakan pilihan hidup yang sama-sama layak dihargai. Yang menjadi persoalan adalah ketika perempuan tidak benar-benar diberi ruang untuk memilih. Ketika keputusan mereka selalu diukur berdasarkan standar masyarakat, pendidikan yang seharusnya membebaskan justru kehilangan sebagian maknanya.
Jangan Jadikan Dapur sebagai Batas Akhir Perempuan
Tidak ada yang salah dengan perempuan yang memilih mengurus rumah tangga setelah menyelesaikan pendidikan tinggi. Begitu pula tidak ada yang salah dengan perempuan yang ingin membangun karier, melanjutkan studi, menjadi pemimpin, atau berkontribusi dalam bidang yang mereka tekuni. Setiap perempuan memiliki hak untuk menentukan prioritas hidupnya sendiri tanpa harus merasa bersalah karena tidak memenuhi gambaran ideal yang dibentuk masyarakat.
Justru, perempuan yang berpendidikan tinggi dapat membawa pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat dalam berbagai ruang kehidupan, termasuk keluarga. Pendidikan tidak membuat seseorang kehilangan kemampuan untuk mengurus rumah tangga. Sebaliknya, pendidikan dapat memperkaya cara seseorang mendidik anak, mengelola kehidupan keluarga, memahami persoalan sosial, dan mengambil keputusan. Namun, manfaat pendidikan tersebut tidak seharusnya hanya diukur dari seberapa baik perempuan menjalankan peran domestiknya.
Kita perlu berhenti memandang pendidikan perempuan sebagai investasi yang manfaatnya hanya akan kembali kepada keluarga setelah mereka menikah. Perempuan bukan sekadar calon istri atau calon ibu yang perlu dibekali pendidikan secukupnya. Mereka adalah individu yang memiliki hak untuk belajar, berkembang, berkarya, dan menentukan masa depan. Keberadaan mereka di ruang akademik bukanlah sesuatu yang perlu dipertanyakan, apalagi dianggap sebagai pemborosan waktu dan biaya.
Sebab, jika setiap perempuan yang menempuh pendidikan tinggi pada akhirnya hanya dinilai dari perannya di rumah, lalu untuk apa masyarakat begitu bangga memamerkan angka partisipasi pendidikan? Jangan sampai kita sibuk mendorong perempuan meraih gelar setinggi langit, tetapi pada saat yang sama tetap berusaha menarik mereka kembali ke batas-batas yang telah ditentukan.
Pada akhirnya, dapur bukanlah tempat yang harus dihindari perempuan, sebagaimana ruang kerja bukanlah tempat yang hanya pantas ditempati laki-laki. Keduanya merupakan ruang kehidupan yang tidak semestinya dibatasi oleh jenis kelamin. Perempuan boleh memilih berada di dapur, ruang kelas, kantor, laboratorium, ruang sidang, maupun tempat lain yang menjadi impiannya. Sebab, esensi pendidikan bukanlah mengantarkan perempuan menuju satu peran tertentu, melainkan memberinya kebebasan untuk menentukan peran apa yang ingin dijalani.
Barangkali, yang perlu bersekolah lebih tinggi bukan hanya perempuan, melainkan juga cara berpikir masyarakat yang masih menganggap cita-cita perempuan memiliki batas kedaluwarsa setelah menikah.

