Menata ulang prioritas pembangunan daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.
NTB, sebagai salah satu provinsi di Indonesia, memiliki potensi besar dalam berbagai sektor, termasuk pertanian, pariwisata, dan perikanan. Namun, meskipun telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan—dengan Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat pertumbuhan sebesar 11,04% pada triwulan II 2024—pengangguran dan kemiskinan masih menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian khusus.
Oleh karena itu, evaluasi dan penataan ulang prioritas pembangunan sangat diperlukan agar upaya pembangunan dapat lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.
Salah satu fokus utama dalam menata ulang prioritas pembangunan adalah transformasi ekonomi. NTB perlu mendorong pengembangan sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas.
Sektor pertanian, misalnya, merupakan pilar utama ekonomi NTB. Dengan mayoritas penduduknya bergantung pada sektor ini, peningkatan produktivitas pertanian harus menjadi prioritas melalui penerapan teknologi modern, pelatihan petani, serta penyediaan akses pasar. Kolaborasi antara petani dan lembaga penelitian juga penting untuk mengembangkan varietas tanaman unggul yang tahan terhadap perubahan iklim.
Sektor pariwisata juga memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi NTB. Keindahan alam dan budaya yang kaya menjadikan NTB sebagai destinasi wisata yang menarik. Namun, untuk mengoptimalkan potensi ini, promosi agresif dan peningkatan infrastruktur pendukung seperti transportasi, akomodasi, dan konektivitas antarprovinsi sangat diperlukan.
Kolaborasi dengan Bali dan NTT, misalnya, dapat memperluas cakupan wisata regional. Penting pula untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan agar dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan.
Peningkatan kualitas manusia juga harus menjadi tujuan strategis. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pendidikan formal maupun non-formal, serta meningkatkan akses masyarakat ke teknologi digital.
Platform pembelajaran online dapat digunakan untuk menjangkau daerah terpencil, sementara aplikasi pemasaran digital dapat memberdayakan pelaku UMKM. Investasi pada inklusi digital ini menjadi kunci untuk menghadirkan transformasi berbasis teknologi yang merata di seluruh NTB.
Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program kewirausahaan harus terus didorong. Pemerintah daerah dapat memberikan pelatihan keterampilan, akses modal usaha, serta dukungan pemasaran produk lokal.
Selain itu, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial harus menjadi perhatian utama, sehingga perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dapat berkontribusi secara setara dalam pembangunan.
Pendekatan pembangunan berbasis komunitas akan memastikan bahwa program-program yang dijalankan relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, aspek lingkungan hidup juga harus menjadi perhatian utama.
Peningkatan kualitas lingkungan yang lestari perlu dilakukan melalui program penghijauan, pengelolaan sampah, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem. Sebagai daerah dengan potensi energi terbarukan seperti matahari dan angin, NTB juga perlu mendorong investasi pada sektor ini untuk menciptakan lapangan kerja baru sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Penggunaan data statistik yang akurat harus menjadi inti dari perencanaan pembangunan. Hal ini menjadi langkah awal yang baik untuk meningkatkan kapabilitas aparatur desa dalam mengelola data. Selain itu, sinergi antara lembaga pemerintah, organisasi swasta, dan masyarakat sipil sangat penting.
Disamping itu Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, dan sanitasi harus menjadi prioritas agar konektivitas dan akses masyarakat terhadap layanan publik semakin baik. Selain itu, NTB perlu merumuskan kebijakan adaptasi perubahan iklim yang konkret dan terukur untuk menghadapi bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Investasi dalam infrastruktur yang tahan bencana dan program mitigasi jangka panjang sangatlah penting.
Pemerintah daerah harus menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan melalui forum musyawarah desa atau konsultasi publik. Pendekatan ini akan memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi juga cita-cita bersama masyarakat NTB.
Dengan langkah-langkah strategis ini, kita berharap NTB tidak hanya menjadi provinsi dengan potensi besar, tetapi juga mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warganya secara nyata. Mari bersama-sama membangun NTB yang lebih sejahtera, inklusif, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional!
Selain langkah-langkah tersebut, penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel menjadi fondasi penting dalam menata ulang prioritas pembangunan NTB. Pemerintah daerah perlu mengadopsi pendekatan berbasis data untuk memastikan pengambilan keputusan yang efektif dan tepat sasaran. Penggunaan teknologi seperti sistem informasi geografis (GIS) untuk pemetaan kebutuhan infrastruktur dan analisis data untuk alokasi anggaran akan meningkatkan efisiensi dan dampak program pembangunan.
Kolaborasi dengan akademisi, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil juga dapat memberikan perspektif baru serta inovasi dalam implementasi kebijakan. Dengan pendekatan holistik ini, pembangunan di NTB dapat lebih terarah dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat.
