Pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik lokal yang terus membentuk arah kebijakan pembangunan daerah. NTB, dengan potensi pariwisata, pertanian, dan perikanan yang besar, telah menjadi wilayah yang menarik untuk dikaji, terutama dalam hal bagaimana politik berperan sebagai pendorong atau bahkan penghambat kemajuan ekonomi.
Selama beberapa dekade terakhir, politik lokal di NTB kerap kali diwarnai oleh persaingan antar kepentingan, baik antara elit politik maupun antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan pembangunan di daerah ini, meskipun terlihat ambisius, sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor politik yang tidak selalu berpihak pada kepentingan rakyat.
Pergantian kepemimpinan, koalisi partai, dan dinamika politik nasional memberikan pengaruh signifikan terhadap bagaimana kebijakan ekonomi di NTB dirumuskan dan diimplementasikan.
Salah satu contoh yang sangat menonjol adalah pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah, yang diproyeksikan sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi NTB melalui sektor pariwisata.
Proyek ini, yang diinisiasi oleh pemerintah pusat dengan dukungan kuat dari pemerintah daerah, menjadi simbol bagaimana keputusan politik dapat memberikan dorongan besar bagi ekonomi daerah. Namun, di balik kemegahan proyek tersebut, terdapat realitas kompleks yang mengundang perdebatan.
Sengketa lahan yang melibatkan masyarakat lokal menjadi salah satu isu utama yang memperlihatkan ketegangan antara ambisi pembangunan ekonomi dan kebutuhan untuk melindungi hak-hak masyarakat.
Dalam banyak kasus, masyarakat merasa bahwa mereka tidak dilibatkan secara penuh dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka hanya menjadi penonton dalam pembangunan yang seharusnya membawa manfaat besar bagi mereka.
Politik lokal di NTB, terutama dalam konteks KEK Mandalika, menunjukkan bagaimana aliansi politik dan keputusan strategis dapat memengaruhi jalannya pembangunan. Koalisi Indonesia Maju (KIM+), yang mendominasi panggung politik di tingkat lokal, memiliki pengaruh besar dalam menentukan prioritas kebijakan ekonomi.
Keberadaan KIM+, yang terdiri dari partai-partai besar seperti PKB, PKS, NasDem, dan partai-partai non-parlemen, memberikan stabilitas politik yang diperlukan untuk menjalankan proyek besar seperti Mandalika. Namun, dominasi koalisi ini juga menimbulkan kekhawatiran akan eksklusi politik, terutama terhadap partai oposisi seperti PDIP yang sering kali tidak memiliki suara kuat dalam pengambilan keputusan strategis.
Politisasi kebijakan anggaran pun menjadi salah satu isu krusial, di mana alokasi dana untuk proyek-proyek besar kerap kali ditentukan oleh pertimbangan politik jangka pendek, bukan semata-mata untuk kepentingan pembangunan jangka panjang.
Selain itu, tantangan lain yang dihadapi dalam mengelola hubungan antara politik dan ekonomi di NTB adalah bagaimana memastikan pembangunan ekonomi yang inklusif. Meskipun KEK Mandalika telah membawa investasi besar dan meningkatkan infrastruktur daerah, banyak pihak berpendapat bahwa dampaknya terhadap masyarakat lokal masih jauh dari harapan.
Banyak masyarakat lokal yang hanya mendapatkan pekerjaan berupah rendah atau bahkan kehilangan mata pencaharian tradisional mereka karena lahan mereka diambil alih untuk pembangunan proyek ini.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang keadilan dalam distribusi manfaat pembangunan. Apakah pembangunan yang didorong oleh politik ini benar-benar membawa kesejahteraan yang merata, atau justru memperdalam ketimpangan ekonomi?
Pemerintah daerah NTB telah berusaha untuk mengatasi tantangan ini dengan meluncurkan berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan kerja dan pemberian akses modal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Namun, hasil dari program-program ini masih dirasakan minim oleh sebagian besar masyarakat. Banyak yang berpendapat bahwa program-program ini lebih bersifat simbolis daripada substantif, sehingga belum mampu secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
Di sisi lain, pemerintah pusat dan daerah perlu lebih serius dalam memastikan bahwa masyarakat lokal mendapatkan manfaat yang adil dari proyek-proyek besar seperti KEK Mandalika.
Studi kasus KEK Mandalika juga memperlihatkan pentingnya sinergi antara kekuatan politik dan ekonomi dalam menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan di NTB tidak hanya bergantung pada besarnya investasi yang masuk, tetapi juga pada bagaimana investasi tersebut dikelola untuk menghasilkan manfaat yang luas bagi masyarakat.
Dalam hal ini, politik seharusnya berfungsi sebagai alat untuk menciptakan kebijakan yang adil dan berkelanjutan, bukan sekadar sebagai arena kontestasi kekuasaan. Pemerintah daerah harus mampu menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menjadi pelaksana proyek-proyek besar, tetapi juga sebagai pelindung kepentingan rakyat yang mereka wakili.
Selain pariwisata, sektor-sektor lain seperti pertanian dan perikanan juga membutuhkan perhatian politik yang serius untuk dapat berkembang. NTB memiliki potensi besar di sektor-sektor ini, namun kebijakan yang berpihak pada petani dan nelayan masih kurang mendapat prioritas.
Dominasi politik yang terfokus pada sektor pariwisata berisiko mengabaikan kebutuhan sektor-sektor lain yang sebenarnya juga dapat menjadi penopang utama perekonomian daerah. Pemerintah daerah harus mampu menyeimbangkan prioritas kebijakan agar pembangunan ekonomi tidak hanya terfokus pada satu sektor saja.
Kesimpulannya, politik memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan ekonomi di NTB. KEK Mandalika menjadi contoh nyata bagaimana keputusan politik dapat memberikan dorongan besar bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menimbulkan tantangan sosial yang kompleks.
Pemerintah daerah harus memastikan bahwa kebijakan pembangunan bersifat inklusif dan berkeadilan, sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Sinergi antara kekuatan politik dan ekonomi di NTB harus diarahkan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan merata, bukan sekadar untuk mengejar ambisi politik jangka pendek.
Dengan mengedepankan transparansi, partisipasi masyarakat, dan keadilan sosial, NTB memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Indonesia, sekaligus menjaga stabilitas sosial dan politik yang berkelanjutan.
