OpiniPolitik

Demokrasi yang Terancam: Ketika Moral Dijadikan Senjata Politik

4 Mins read

Dua dekade lebih sejak Reformasi 1998, Indonesia masih bergulat dengan pencarian bentuk demokrasi yang selaras dengan Pancasila dan realitas keberagaman. Kebebasan yang diraih dengan darah dan air mata itu telah membuka ruang bagi ekspresi politik yang luas, termasuk yang kemudian berkembang menjadi gelombang baru: islamisme eksklusif dan politik identitas yang mengklaim sebagai satu-satunya penjaga “moral” dan “kebenaran agama”. Fenomena ini bukan sekadar riak kecil dalam dinamika politik nasional; ia telah menjadi arus yang mengubah lanskap demokrasi Indonesia secara fundamental.

Islamisme eksklusif, sebagaimana didefinisikan dalam berbagai kajian politik kontemporer, merujuk pada paham yang memonopoli kebenaran keagamaan dan menolak legitimasi pandangan lain, termasuk dari sesama muslim. Kelompok ini tidak hanya berbicara tentang ajaran agama, tetapi juga mengklaim otoritas untuk menentukan siapa yang “beriman” dan siapa yang “kafir” dalam ranah publik.

Dalam konteks Indonesia, di mana Islam moderat, sebagaimana diwakili Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, telah lama menjadi pilar utama, kemunculan kelompok eksklusif ini menciptakan ketegangan yang tidak mudah diselesaikan.

Data dari berbagai survei lembaga kredibel menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta pada 2017, misalnya, menemukan bahwa sekitar 58 persen pelajar muslim di Indonesia memiliki pandangan intoleran terhadap kelompok agama lain.

Sementara survei Setara Institute mencatat bahwa sepanjang 2022 terdapat 175 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, dengan 333 tindakan, angka yang tidak menurun signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Laporan Wahid Foundation juga mencatat bahwa potensi intoleransi terus menjadi tantangan serius bagi kohesi sosial.

Tentu saja, yang menjadikan fenomena ini lebih rumit adalah kemampuannya beradaptasi dengan bahasa demokrasi. Kelompok islamisme eksklusif tidak serta-merta menolak demokrasi secara terang-terangan; mereka justru menggunakan mekanisme demokrasi, pemilu, mobilisasi massa, advokasi kebijakan, untuk mencapai tujuan yang pada dasarnya bertentangan dengan prinsip pluralisme.

Baca...  Sekolah Full Day: Antara Ambisi Pendidikan dan Tubuh Anak yang Kelelahan

Mereka berbicara tentang “suara rakyat” ketika mengadvokasi peraturan daerah bernuansa syariat, dan mengatasnamakan “moral publik” ketika menyerang kelompok yang dianggap menyimpang. Inilah yang membuat ancaman ini sulit dikenali: ia bersembunyi di balik retorika yang tampak sah secara demokratis.

Politik Identitas dan Instrumentalisasi Moral

Kita tahu bahwa politik identitas bukanlah fenomena yang lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh subur ketika ketidakadilan struktural dan ketimpangan ekonomi tidak terkelola dengan baik. Di Indonesia, politik identitas berbasis agama telah menjadi komoditas politik yang efektif, terutama dalam kontestasi elektoral. Pemilu 2017 di Jakarta dan Pemilu 2019 menjadi bukti bagaimana sentimen keagamaan dapat dimobilisasi untuk kepentingan kekuasaan, bahkan ketika dampaknya merusak kohesi sosial.

Hal yang paling mencolok dari fenomena ini adalah instrumentalisasi moral. Kelompok-kelompok yang mengklaim berbicara atas nama “moral” dan “kebenaran agama” sering kali mengabaikan prinsip-prinsip moral itu sendiri ketika berhadapan dengan kepentingan politik. Mereka menyerukan keadilan tetapi melakukan pembungkaman; mereka berbicara tentang kesucian agama tetapi menggunakan cara-cara yang jauh dari etika beragama. Ini adalah bentuk kemunafikan struktural yang berbahaya, bukan hanya bagi demokrasi, tetapi juga bagi integritas agama itu sendiri.

Dalam konteks carut-marut politik Indonesia hari ini, instrumentalisasi moral telah menjadi alat yang ampuh untuk membangun dikotomi “kita versus mereka”. Kelompok yang mengklaim sebagai penjaga moral menciptakan musuh imajiner, “kaum sekuler”, “komunis”, “liberal”, yang dijadikan kambing hitam atas berbagai persoalan sosial. Retorika ini tidak hanya memecah belah masyarakat, tetapi juga mengalihkan perhatian dari masalah-masalah substantif seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, dan kualitas pendidikan yang masih jauh dari memadai.

Kritik terhadap fenomena ini bukan berarti menolak peran agama dalam ruang publik. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) menjadi fondasi moral bangsa. Namun, ada perbedaan fundamental antara agama yang menjadi sumber etika publik dan agama yang dijadikan alat politik untuk meraih kekuasaan. Yang pertama memperkaya demokrasi; yang kedua merusaknya. Yang pertama membangun dialog; yang kedua menciptakan hegemoni. Sayangnya, garis pemisah ini semakin kabur dalam praktik politik sehari-hari.

Baca...  Ketidakpastian dalam Pilkada Tidak Langsung

Menata Ulang Arah Demokrasi Pancasila

Menghadapi tantangan ini, Indonesia tidak bisa tinggal diam. Diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia tetap berakar pada Pancasila dan menghormati keberagaman. Pertama, negara harus hadir secara tegas dalam menegakkan konstitusi, terutama Pasal 28 dan Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Penegakan hukum terhadap tindakan intoleransi dan diskriminasi harus dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk ketika pelakunya mengatasnamakan agama.

Kedua, pendidikan kewarganegaraan dan literasi keagamaan perlu direvitalisasi. Selama ini, pendidikan agama di sekolah-sekolah cenderung menekankan aspek doktrinal dan ritual, sementara aspek etika sosial dan penghormatan terhadap perbedaan kurang mendapatkan porsi yang memadai. Kurikulum pendidikan agama yang inklusif dan dialogis dapat menjadi benteng jangka panjang terhadap penyebaran paham eksklusif. Selain itu, literasi digital (terutama dalam mengenali hoaks dan propaganda keagamaan) harus menjadi prioritas di era informasi yang serba cepat ini.

Ketiga, partai politik dan elite politik harus menahan diri dari menggunakan agama sebagai alat mobilisasi elektoral. Ini bukan sekadar imbauan moral, tetapi kebutuhan mendesak bagi kesehatan demokrasi. Ketika agama dijadikan komoditas politik, yang dirugikan bukan hanya kelompok minoritas, tetapi seluruh masyarakat, dalam hal ini termasuk umat Islam sendiri, karena citra agama menjadi tercoreng oleh praktik politik yang kotor.

Keempat, masyarakat sipil, termasuk juga organisasi keagamaan moderat seperti NU dan Muhammadiyah) harus mengambil peran lebih aktif dalam melawan narasi eksklusif. Selama ini, suara Islam moderat sering kali kalah lantang dibandingkan kelompok eksklusif di ruang publik. Padahal, mayoritas umat Islam Indonesia adalah moderat dan menghormati keberagaman. Penguatan jaringan civil society yang inklusif, pengembangan wacana keislaman yang ramah terhadap perbedaan, dan penggunaan media sosial secara strategis dapat menjadi counter-narrative yang efektif.

Baca...  Kompas Barat Daru Ulil Albab

Yang tidak kalah pentingnya adalah perlu ada refleksi kolektif tentang makna demokrasi itu sendiri. Demokrasi bukan sekadar prosedur elektoral, bukan hanya tentang pemilu yang rutin dan pergantian kekuasaan. Demokrasi adalah sistem nilai yang menjamin hak-hak dasar setiap warga negara, termasuk hak untuk tidak didiskriminasi atas dasar agama, keyakinan, atau identitas apa pun. Ketika demokrasi direduksi menjadi alat untuk meraih kekuasaan, ia kehilangan jiwanya. Dan ketika agama direduksi menjadi alat politik, ia kehilangan kesuciannya.

Dua puluh tahun lebih Reformasi seharusnya menjadi momentum untuk mendewasakan demokrasi Indonesia: bukan untuk membiarkannya terperangkap dalam lingkaran intoleransi dan politik identitas. Tantangan hari ini tidak hanya tentang mempertahankan demokrasi, tetapi tentang menentukan wajah demokrasi seperti apa yang ingin diwariskan kepada generasi mendatang.

Dengan kata lain, jika kita membiarkan islamisme eksklusif dan politik identitas terus menggerus fondasi kebangsaan, maka Reformasi hanya akan menjadi catatan sejarah tentang peluang yang terlewatkan. Namun, jika kita berani mengambil sikap, demokrasi Pancasila yang inklusif dan berkeadaban masih bisa menjadi kenyataan, bukan sekadar retorika dalam buku teks kewarganegaraan.

479 posts

About author
Penulis Lepas dan Pemerhati Isu Sosial Politik.
Articles
Related posts
Opini

Tazkiyat al-Nafs: Tips Menyucikan Jiwa dengan Tenang & Bahagia

3 Mins read
Pernah nggak sih kamu merasa capek secara mental, padahal secara fisik cuma duduk-duduk saja? Sering kali, rasa capek itu bukan karena tumpukan…
Opini

Menjaga Akhlak, Adab, dan Etika di Era Algoritma TikTok

3 Mins read
​Ngomongin soal media sosial zaman sekarang, khususnya TikTok, rasanya standar hidup kita sering banget disetir sama algoritma FYP. Apa-apa yang viral, yang…
FilsafatOpini

Meragukan Cartesian di Era Post-Kebenaran: Ketika “Cogito” Kehilangan “Sum”

5 Mins read
Pada 1637, Rene Descartes meletakkan fondasi epistemologi modern melalui “Discours de la methode”. Di balik kalimat “dubito, ergo cogito, ergo sum”, aku meragukan,…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *