Mengenal Akad Paylater: Mana yang Halal dan Syubhat dalam Islam?

​Memasuki era digital, saat ini banyak ditemukan inovasi baru yang dirancang untuk memudahkan aktivitas manusia. Perkembangan teknologi yang begitu cepat menuntut manusia untuk memiliki kelincahan dalam beradaptasi serta mempelajari perubahan tersebut. Dunia bisnis digital menjadi salah satu bukti nyata dari perkembangan teknologi saat ini. Sebagai contoh, masyarakat kini dapat berbelanja dari mana saja melalui platform e-commerce. Berbagai pilihan metode transaksi yang disediakan makin memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

​Akhir-akhir ini, muncul inovasi baru berupa fitur transaksi paylater. Konsep paylater yang menawarkan layanan buy now, pay later (beli sekarang, bayar nanti) sering kali menimbulkan keraguan bagi umat Islam terkait kehalalan transaksinya (Prastiwi & Fitria, 2021). Sebagai seorang muslim, pemahaman tentang bagaimana hukum-hukum Islam tetap diterapkan dalam perkembangan teknologi ini sangatlah penting. Artikel ini akan membahas aspek-aspek yang membedakan transaksi halal dan syubhat dalam akad paylater berdasarkan pandangan ekonomi Islam.

​Paylater merupakan sistem pembayaran yang ditunda. Pembeli dapat memperoleh barang tanpa harus membayar secara langsung, melainkan mencicilnya setiap bulan; dengan kata lain, hal ini termasuk ke dalam transaksi utang-piutang (ad-dain). Pada dasarnya, Islam memperbolehkan utang-piutang dengan syarat-syarat tertentu (Prabaningrum et al., 2023). Lalu, bagaimana pandangan Islam terhadap utang-piutang?

​Secara umum, Islam menetapkan bahwa hukum asal utang-piutang adalah mubah (boleh). Namun, hukum tersebut dapat berubah bergantung pada kondisi dan niat para pihak, antara lain (Prabaningrum et al., 2023):

1. ​Mubah (Boleh): Berutang untuk kebutuhan yang wajar dan bukan untuk bermewah-mewahan.
2. ​Wajib: Berutang dalam keadaan mendesak atau darurat untuk menyambung hidup yang jika tidak dipenuhi akan mengancam keselamatan.
3. ​Haram: Berutang untuk bermewah-mewahan atau sejak awal tidak memiliki niat untuk mengembalikannya.

​Ketentuan hukum di atas menjelaskan bahwa Islam pada dasarnya membolehkan (mubah) penggunaan paylater, tetapi terdapat hal-hal tertentu yang dapat mengubah hukum tersebut. Bagi umat Islam, memahami hukum utang-piutang menjadi acuan utama sebelum memutuskan untuk menggunakan layanan paylater.

​Dalam Islam, proses jual beli harus memenuhi rukun jual beli agar transaksi paylater dinilai sah dan halal (Khasanah & Ridwan, 2022). Adapun rukun jual beli dalam Islam meliputi:

1. ​Terdapat pihak yang berakad (Al-Muta’aqidain) Akad adalah ikatan, perjanjian, dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Secara terminologi, akad adalah ikatan kesepakatan yang sah secara agama karena adanya dorongan keinginan hati yang dilakukan secara sadar dan mengikat secara hukum Islam. Pada platform e-commerce, penjual dan pembeli melakukan transaksi tanpa bertatap muka secara langsung. Pembeli dapat melihat halaman produk penjual, lalu memutuskan untuk membeli tanpa adanya paksaan serta bebas memilih produk yang diinginkan.
2. ​Terdapat ijab dan qabul (Sighat) Ijab dan qabul antara penjual dan pembeli terjadi ketika ada konfirmasi pembelian produk dari pihak pembeli. Hal tersebut menandakan bahwa penjual dan pembeli sama-sama saling meredai dan menyetujui proses transaksi jual beli tersebut.
3. ​Terdapat barang yang dijual (Ma’qud ‘Alaih) Platform e-commerce wajib menampilkan produk yang dijual melalui foto maupun video. Penjual juga wajib mencantumkan deskripsi produk yang jelas untuk menghindari ketidakjelasan (gharar), sehingga pembeli dapat memastikan kehalalan dan manfaat dari produk tersebut.
4. ​Terdapat nilai tukar/harga (Ats-Tsaman) Islam mewajibkan adanya alat tukar yang sah, umumnya berupa uang atau barang bernilai sebagai pengganti atas barang yang berpindah kepemilikan. Dalam konsep paylater, jumlah nominal serta cicilan yang harus dibayar wajib diketahui oleh pembeli sejak awal dan bersifat tetap agar tidak menimbulkan ketidakpastian yang mengarah pada praktik riba (Isnaeni et al., 2023).

​Sebuah platform e-commerce harus memenuhi rukun-rukun tersebut agar tidak melanggar hukum Islam dalam jual beli, sehingga proses transaksi dapat terlaksana dengan lancar tanpa merugikan salah satu pihak. Setelah mengetahui hukum paylater dan rukun jual beli dalam Islam, bagaimanakah cara membedakan akad paylater yang halal dan syubhat?

​Pada dasarnya, penentu halal atau tidaknya suatu transaksi bukanlah teknologinya, melainkan kejelasan akad, transparansi pembiayaan, serta ada atau tidaknya praktik riba di dalamnya (Prastiwi & Fitria, 2021). Transaksi paylater dapat dikategorikan halal apabila menggunakan akad syariah yang jelas, seperti:

1. ​Akad Murabahah: Akad jual beli di mana penjual secara transparan menyampaikan harga perolehan barang beserta tambahan keuntungan yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).
2. ​Akad Qardh: Jenis perjanjian pinjam-meminjam dana di mana peminjam wajib mengembalikan dana sesuai dengan jumlah yang diterima dalam jangka waktu yang disepakati tanpa adanya tambahan biaya atau keuntungan bagi pemberi pinjaman (Bank Mega Syariah, 2021; Isnaeni et al., 2023).
3. ​Akad Wakalah: Akad pelimpahan wewenang kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan yang dapat diwakilkan atas nama pemberi kuasa.

​Beberapa akad di atas menjadi acuan kehalalan suatu transaksi. Sebaliknya, ketidakjelasan akad dapat menyebabkan transaksi paylater menjadi syubhat. Oleh karena itu, sebelum melakukan transaksi paylater, pengguna harus mencari informasi terlebih dahulu untuk menghindari transaksi syubhat. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat menyebabkan transaksi paylater menjadi syubhat:

1. ​Tidak adanya keterangan biaya yang jelas Sebelum membeli, pembeli wajib mengetahui rincian biaya yang harus dibayar, mulai dari biaya administrasi, biaya pengiriman, dan biaya lainnya. Ketidakjelasan rincian biaya membuat transaksi bersifat syubhat karena tidak adanya kesepakatan yang riil dari kedua belah pihak dan dikhawatirkan mengandung unsur riba.
2. ​Tidak adanya kejelasan terkait kepemilikan barang Status kepemilikan barang harus diperhatikan sebelum menggunakan layanan paylater. Kepastian apakah barang tersebut benar-benar milik penjual merupakan aspek krusial untuk menghindari transaksi syubhat dan risiko penipuan dalam jual beli.
3. ​Denda keterlambatan tanpa alokasi yang jelas Tidak adanya kejelasan apakah denda keterlambatan dialokasikan untuk dana sosial atau diambil sebagai keuntungan perusahaan dapat memicu potensi riba. Berdasarkan fikih muamalah, penyedia pembiayaan tidak boleh mengambil keuntungan finansial dari denda keterlambatan penyerahan utang (Prastiwi & Fitria, 2021).

​Aspek-aspek di atas menunjukkan bahwa ada banyak faktor yang dapat menggeser hukum suatu transaksi menjadi syubhat. Paylater merupakan salah satu wujud perkembangan teknologi yang sangat bermanfaat, namun berisiko jika tidak dipahami konsepnya dengan baik. Sebagai seorang muslim, prinsip-prinsip syariah harus tetap diperhatikan sebelum menggunakan layanan paylater agar terhindar dari pelanggaran hukum Islam.

​Dapat disimpulkan bahwa paylater pada dasarnya adalah fitur teknologi yang bersifat netral dan bermanfaat untuk memudahkan transaksi di era digital. Akan tetapi, status hukum transaksinya dalam pandangan ekonomi Islam sangat bergantung pada substansi pembiayaannya. Transaksi paylater dikategorikan halal jika memenuhi rukun jual beli serta menerapkan akad syariah yang transparan—seperti Murabahah, Qardh, atau Wakalah—tanpa adanya unsur riba, ketidakjelasan biaya, maupun penarikan keuntungan dari denda keterlambatan.

​Daftar Pustaka

​Bank Mega Syariah. (2021, 14 Juli). Apa itu Qardh? Pengertian, syarat, dan contohnya.

Isnaeni, M., Cahnia, I., Nurazizah, I., & Shabah, M. A. A. (2023). Perspektif hukum Islam tentang akad qardh dalam pembayaran (PayLater) jual-beli online aplikasi marketplace Shopee. Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), 5(1), 76–90.

Khasanah, R., & Ridwan, M. (2022). Tinjauan hukum Islam tentang transaksi e-commerce aplikasi Shopee dengan metode Paylater. Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin, 2(2), 123–131.

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Pedoman produk murabahah perbankan syariah. Direktorat Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan.

Prabaningrum, A., Amalia, D., & Azzah, S. A. (2023). Konsep hutang piutang dalam sudut pandang Islam. Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya, 2(5), 205–216.

Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep PayLater online shopping dalam pandangan ekonomi Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(1), 425–432.