Wacana tentang perpecahan kekuasaan antara Jokowi dan Prabowo bukan sekadar gosip politik di warung kopi. Ada pola yang bisa dibaca dengan jernih ketika kita melepas kacamata partisan dan melihat bagaimana dua kekuatan besar ini membangun basisnya masing-masing. Jokowi, selama sepuluh tahun memimpin, membangun fondasi ekonominya melalui relasi erat dengan sekelompok konglomerat yang oleh publik dijuluki “9 naga”.
Tentu saja, mereka bukan sekadar rekan bisnis, melainkan pilar penopang yang membuat roda pembangunan berputar sesuai skenario istana. Proyek Strategis Nasional menjadi instrumen utama, sementara insentif fiskal dan kemudahan regulasi menjadi bumbu yang membuat mereka betah menanamkan modal di tanah air.
Di sisi lain, Prabowo Subianto masuk ke panggung kekuasaan dengan bekal berbeda. Latar belakang militernya membuatnya lebih terbiasa membaca peta kekuatan secara teritorial. Kemenangan di Pilpres 2024 tidak lepas dari restu Jokowi, dan dari situ lahir semacam kesepakatan diam-diam: Jokowi menjaga stabilitas ekonomi, Prabowo mengamankan politik dan keamanan.
Namun demikian, kesepakatan yang tidak tertulis selalu rapuh ketika kepentingan mulai bersinggungan. Belum genap dua tahun pemerintahan berjalan, Prabowo mulai menyadari bahwa penopang ekonomi negeri ini masih dikuasai segelintir orang yang setia pada patron lama. Kesadaran itu memicu langkah-langkah yang tak selalu terlihat di permukaan.
Siasat di Balik Layar
Prabowo bukan tipikal pemimpin yang tinggal diam, apalagi “kalem”. Ketika ia menyadari bahwa kekuatan ekonomi masih terkonsentrasi pada kelompok yang sama selama satu dekade terakhir, ia mulai membangun kekuatan tandingan. Nama Haji Isam menjadi salah satu poros penting.
Pengusaha asal Kalimantan ini sebelumnya kerap dipandang sebelah mata dalam pergaulan ekonomi nasional, meski memiliki kedekatan dengan lingkaran istana. Akses ekonominya selalu kalah dibanding konglomerat besar yang lebih dulu menikmati fasilitas negara. Namun, setelah Prabowo menang, posisi Isam berubah. Orang-orangnya mulai ditempatkan di berbagai posisi strategis pemerintahan, dan keran proyek yang dulu eksklusif mulai terbuka bagi pengusaha pribumi.
Alih-alih pergerakan ini tidak berjalan tanpa perlawanan, di dalam kabinet muncul semacam fraksi yang saling mengawasi. Ada kelompok yang dianggap masih setia pada Jokowi, dan ada pula yang mulai berpindah haluan. Prabowo, dengan insting militernya, perlahan mengambil alih kendali politik, pertahanan, dan keamanan.
Langkah ini dilakukan secara bertahap, terutama pada Oktober, yang oleh sebagian pengamat disebut sebagai fase awal dari konsolidasi kekuasaan. Jika diibaratkan, ini baru separuh dari permainan. Ke depan, tensinya diprediksi meningkat, terutama ketika ekonomi menjadi medan tempur utama.
Sementara itu, Jokowi bukan tanpa antisipasi. Ia tentu menanam orang-orangnya di pemerintahan Prabowo. Namun, menjelang dua tahun, banyak dari mereka mulai dikunci satu per satu. Indikasi kuat mengarah pada upaya Prabowo membersihkan sisa-sisa pengaruh lama.
Tak berhenti di sini, Jokowi juga memiliki kartu yang bisa dimainkan, terutama jika menyangkut masa depan anaknya di dunia politik. Isu yang berkembang: jika anakku disingkirkan, siap-siap ekonomi kuhancurkan. Ancaman ini tidak main-main, mengingat jaringan yang dibangun Jokowi selama sepuluh tahun tidak mudah dibongkar dalam sekejap.
Ekonomi sebagai Medan Perang
Peperangan modern tidak selalu membutuhkan tank dan peluru. Kadang, cukup dengan menggerakkan modal, menahan investasi, atau memindahkan dana ke luar negeri. Itulah yang mulai terlihat menjelang putusan Mahkamah Konstitusi. Para konglomerat disebut-sebut mulai melarikan uang mereka ke luar negeri.
Pasar saham goncang, dan tekanan dari luar datang bersamaan. Momentumnya terasa tepat: hari krisis dipilih supaya pergerakan mereka tidak mudah terbaca. Seperti menyelam sambil minum air, pergi tanpa jejak yang jelas. Bukan kebetulan, melainkan skenario yang sudah disusun rapi.
Dalam situasi seperti ini, Prabowo menghadapi dilema. Di satu sisi, ia sudah memegang kontrol politik dan keamanan. Namun, kontrol ekonomi masih belum sepenuhnya berpindah ke tangannya. Kelompok 9 naga masih terlalu kuat dibanding kekuatan baru yang ia bangun bersama Isam dan Hashim.
Pesan yang kemudian mengemuka: jika politik dan keamanan sudah dikuasai, sekarang saatnya mengambil kendali ekonomi. Ciptakan kelompok tandingan yang kuat, bangun sembilan naga versi baru, dan jangan biarkan kekuatan lama terus bernapas lega di negeri ini.
Guncangan ekonomi yang terjadi bukanlah peristiwa tunggal. Ada andil dari kedua belah pihak. Jokowi dengan jaringan ekonominya, Prabowo dengan manuver politik dan keamanannya. Peperangan tidak selalu dengan senjata; kadang cukup dengan ekonomi.
Syahdan. Di titik ini, publik hanya bisa menyaksikan bagaimana dua kekuatan besar saling berhadapan, sementara nasib rakyat kecil sering kali menjadi taruhan yang paling akhir diperhitungkan. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang menang, melainkan seberapa besar harga yang harus dibayar oleh negeri ini ketika elit-elitnya sibuk berperang di medan yang mereka ciptakan sendiri.
