Selasa, 8 September 2026, jalanan Yogyakarta kembali berdenting oleh bunyi logam yang bukan berasal dari dapur rumah tangga, melainkan dari tangan perempuan yang memilih meninggalkan dapurnya untuk berdiri di ruang publik. Perempuan yang tergabung dalam Suara Ibu Indonesia di Yogyakarta kembali memukul panci dan piring kaleng, berjalan dari kawasan Tugu Golong Gilig menuju perempatan Tugu Yogyakarta, lalu meneruskan langkah hingga bunderan Universitas Gadjah Mada. Aksi ini diberi nama getir sekaligus puitis, “Jalan Sore Pukul Panci”, sebuah tajuk ringan yang menyimpan protes mendalam terhadap program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Massa sempat berhenti di depan pagar tinggi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Jetis, berorasi, memukul panci, dan mengajak pengendara membunyikan klakson tanda risau. Tuntutan mereka tegas: hentikan total MBG, alihkan anggarannya untuk penanganan bencana dan pemulihan korban. Peristiwa ini bukan riak kecil yang lewat begitu saja di linimasa.
Ia simtom dari ketegangan antara negara yang gemar mempertontonkan kebaikan lewat proyek besar, dan warga yang justru merasakan kebaikan itu sebagai beban baru. Ketika ibu-ibu memilih memukul panci alih-alih memasak dengannya, kita menyaksikan pembalikan simbol: alat yang semestinya menopang kehidupan domestik, berubah menjadi alat orasi politik, sebuah pertanda bahwa kesabaran warga telah mencapai batasnya.
Ketika Dapur Turun ke Jalan
Panci dan piring kaleng bukan properti protes yang asing. Di Amerika Latin, cacerolazo, tradisi memukul panci sebagai perlawanan warga, lama menjadi bahasa universal bagi mereka yang tak memiliki mikrofon maupun kursi di ruang pengambilan keputusan. Di Yogyakarta, tradisi itu hadir dengan wajah lokal: ibu-ibu yang biasanya menjadi penjaga senyap dapur, kini menjadikan dapur sebagai panggung protes yang bergerak di jalan raya.
Dapur, dalam konstruksi sosial kita, selama ini diposisikan sebagai ruang privat yang jauh dari politik. Aksi ini menegaskan sebaliknya: dapur tidak pernah netral, ia titik pertemuan antara kebijakan pangan negara dan keberlangsungan hidup rumah tangga. Ketika ibu-ibu berhenti tepat di depan pagar tinggi SPPG Jetis, mereka menegosiasikan ulang batas antara yang privat dan yang publik, menegaskan bahwa dapur mereka telah diintervensi oleh negara lewat proyek yang katanya bergizi, namun menyisakan kegelisahan.
Pagar tinggi SPPG itu sendiri menjadi metafora yang tak bisa diabaikan. Pagar tinggi adalah bahasa arsitektur kekuasaan, memisahkan yang mengelola dari yang dikelola. Ironisnya, program yang diklaim mendekatkan gizi kepada rakyat, justru dijalankan di balik pagar tinggi, jauh dari jangkauan mata dan suara warga yang seharusnya menjadi penerima manfaat utamanya.
Anggaran, Akuntabilitas, dan Ilusi Kenyang
Tuntutan paling tegas dari aksi ini adalah penghentian total MBG dan pengalihan anggarannya untuk penanganan bencana. Tuntutan semacam ini tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dari akumulasi kekecewaan terhadap cara Badan Gizi Nasional mengelola program bernilai puluhan triliun rupiah, sementara laporan keracunan makanan, distribusi tidak merata, hingga dugaan masalah pengadaan terus bermunculan di berbagai daerah.
Argumen sebaliknya tak boleh diabaikan jika kita ingin adil sejak awal. Pemerintah dan Badan Gizi Nasional kerap menegaskan bahwa MBG lahir dari data stunting yang masih tinggi, serta kesenjangan akses gizi antara kota besar dan daerah tertinggal. Kehadiran dapur-dapur SPPG diklaim sebagai upaya memeratakan hak atas pangan bergizi. Argumen ini secara normatif sulit dibantah, sebab memastikan tumbuh kembang anak bangsa memang kewajiban konstitusional negara.
Namun, keabsahan tujuan tak otomatis membenarkan cara mencapainya. Kebijakan publik yang baik semestinya diukur bukan hanya dari mulianya niat atau besarnya anggaran, melainkan dari sejauh mana ia dipertanggungjawabkan secara transparan kepada warga yang membiayainya lewat pajak. Ketika Badan Gizi Nasional tampak lebih sigap mengejar target cakupan yang dipamerkan dalam laporan resmi, dibandingkan memperbaiki tata kelola dan pengawasan mutu di lapangan, publik berhak curiga bahwa yang dikejar bukan semata kesejahteraan gizi, melainkan angka yang enak dilaporkan di atas kertas.
Pertanyaannya menjadi tajam: jika argumen pemerataan gizi itu benar, mengapa implementasinya diwarnai keracunan makanan dan minimnya pengawasan warga, sebelum anggaran sebesar itu dipertimbangkan lebih dahulu untuk pemulihan korban bencana atau penguatan sistem kesehatan dasar yang jauh lebih mendesak? Filsafat politik klasik lama mengingatkan bahwa niat baik penguasa tak pernah cukup menjamin kebaikan bagi rakyatnya, sebab kekuasaan, dari Machiavelli hingga para pengkritik negara modern, senantiasa membutuhkan kontrol dari luar dirinya agar tak tergelincir menjadi kekuasaan yang mengabdi pada citra.
Yang tak kalah menarik, ironi terbesar proyek ini barangkali paradoks berikut: program yang digadang mengatasi kesenjangan gizi, kini menjadi sumber kecemasan baru bagi sebagian keluarga, karena ketidakpastian mutu, keamanan pangan, serta minimnya ruang warga mengoreksi program yang katanya dirancang demi mereka. Ketika kepercayaan publik terhadap lembaga negara mulai retak, tak ada angka pencapaian sebesar apa pun yang mampu menambalnya tanpa keterbukaan dan kesediaan dikoreksi.
Negara, Tubuh, dan Politik Perut
Aksi ibu-ibu di Yogyakarta layak direnungkan bukan hanya sebagai peristiwa politik sesaat, melainkan pertanyaan filosofis tentang bagaimana negara memperlakukan tubuh warganya. Kekuasaan modern tak lagi bekerja semata lewat todongan senjata, melainkan lewat pengaturan lebih halus atas tubuh, kesehatan, dan kebutuhan biologis rakyat. Ketika negara mengambil alih urusan sepiring makanan anak sekolah, ia memperluas jangkauan kekuasaannya hingga ke ranah paling intim: perut manusia.
Persoalannya bukan pada niat memperhatikan gizi rakyat, sebab itu tanggung jawab konstitusional yang tak perlu diperdebatkan. Persoalannya terletak pada cara kekuasaan itu dijalankan: sentralistik, seragam, dan minim ruang partisipasi warga untuk turut menentukan bagaimana kebutuhan dasar mereka dipenuhi. Ibu-ibu yang memukul panci di jalanan Yogyakarta sesungguhnya menuntut sesuatu yang jauh lebih mendasar daripada penghentian sebuah program, mereka menuntut pengakuan bahwa merekalah, bukan birokrasi yang berjarak, yang paling memahami kebutuhan anak dan keluarganya.
Aksi ini juga membongkar mitos bahwa kritik terhadap kebijakan populis selalu datang dari kalangan elite yang jauh dari rakyat kecil. Justru sebaliknya, suara paling lantang menolak MBG kali ini datang dari ibu rumah tangga, kelompok yang selama ini kerap dijadikan objek pencitraan program bantuan sosial, namun jarang dilibatkan sebagai subjek yang berdaulat atas keputusan menyangkut hidup mereka sendiri. Ketika subjek yang dianggap pasif tiba-tiba berbicara lantang di jalan raya, itu tanda bahwa jarak antara negara dan rakyatnya telah melebar, hingga saluran formal partisipasi dianggap tak lagi memadai.
Dentingan panci yang menggema dari perempatan Jetis hingga bunderan UGM adalah bahasa yang jujur, tak memerlukan proposal maupun kajian akademik untuk dipahami maknanya. Ia pesan bahwa kebijakan publik tak boleh berhenti pada slogan besar tentang generasi emas, tanpa kesungguhan mendengarkan mereka yang setiap hari bergelut dengan kompor, panci, dan perhitungan belanja dapur yang serba pas-pasan. Pemerintah dan Badan Gizi Nasional semestinya menempatkan momen ini bukan sebagai gangguan yang perlu diredam, melainkan cermin jujur untuk mengevaluasi ulang, apakah program yang dijalankan benar-benar bergizi bagi rakyat, atau sekadar mengenyangkan citra kekuasaan itu sendiri.
Sejarah mencatat, kekuasaan yang menutup telinga terhadap dentingan kecil di jalanan, pada akhirnya berhadapan dengan gemuruh yang jauh lebih besar. Mendengarkan, dalam konteks ini, bukan berarti pemerintah harus membatalkan seluruh gagasan pemenuhan gizi anak bangsa. Argumen tentang stunting dan kesenjangan pangan tetap layak diperjuangkan, sebab persoalan itu nyata dan mendesak.
Namun memperjuangkan tujuan yang benar tak boleh menjadi alasan menutup mata dari cara yang keliru dalam mencapainya. Evaluasi menyeluruh, keterbukaan data, dan ruang partisipasi bagi warga di akar rumput, semestinya menjadi syarat mutlak sebelum program ini terus diperluas tanpa jeda. Dentingan panci di Yogyakarta, pada akhirnya, bukan sekadar penolakan, melainkan undangan untuk duduk bersama merumuskan ulang, bagaimana negara semestinya hadir tanpa harus menyakiti rakyat yang ingin dijaganya.
