Sudah mafhum dan menjadi kebiasaan lama yang terus terulang setiap kali alam menunjukkan tanda-tanda kegelisahannya: manusia lebih dulu sibuk membingkainya menjadi tontonan ketimbang memahaminya sebagai bahasa. Pada penghujung Agustus hingga awal September 2026, publik Indonesia dikejutkan oleh kabar bahwa enam gunung api Sinabung, Semeru, Ibu, Dukono, Lewotobi Laki-laki, dan Ili Lewotolok mencatatkan aktivitas erupsi dalam rentang waktu yang saling berdekatan.
Tak lama berselang, tagar-tagar bernada dramatis bermunculan di lini masa, seolah kepulauan ini tengah memasuki babak akhir dari sebuah bencana kolektif. Emoji-emoji cemas menyertai narasi yang menyebut Indonesia berada dalam “zona merah vulkanik”, seakan-akan kepulan asap dari kawah-kawah yang letaknya beribu kilometer satu sama lain sedang berbisik dalam satu bahasa yang sama.
Tentu saja, penulis tidak ingin menyangkal bahaya yang nyata, sebab luka fisik yang ditimbulkan oleh gunung berapi memang sungguhan: desa yang direlokasi, penerbangan yang dibatalkan, ribuan warga yang mengungsi. Tetapi ada persoalan yang lebih dalam yang layak direnungkan, yakni bagaimana manusia modern (dengan segala kecanggihan alat pemantauannya) justru semakin gagap ketika berhadapan dengan fenomena alam yang sebenarnya telah berlangsung jutaan tahun sebelum peradaban ini lahir.
Cincin Api dan Ilusi tentang Keserentakan
Fakta pertama yang perlu diletakkan secara jernih adalah bahwa Indonesia memang berdiri di atas jalur Cincin Api Pasifik, kawasan dengan lebih dari seratus gunung api aktif yang tersebar dari Sumatra hingga Halmahera. Badan Geologi Kementerian ESDM mencatat pada 31 Agustus 2026, enam gunung mengalami erupsi dalam hari yang sama, dengan Sinabung menyemburkan kolom abu setinggi sekitar 3.500 meter dan berstatus meningkat dari Waspada menjadi Siaga. Sepekan lebih awal, pada 18 Agustus, giliran Ibu, Lewotobi Laki-laki, dan Semeru yang meletus bergantian dalam satu malam.
Persoalannya bukan pada kebenaran data ini, melainkan pada cara publik memaknainya. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) sendiri secara eksplisit menegaskan bahwa fenomena tersebut tidak saling memicu satu sama lain: status setiap gunung ditentukan murni oleh kondisi magmatik internalnya sendiri, bukan oleh reaksi berantai lintas pulau.
Dengan kata lain, apa yang tampak sebagai “keserentakan yang mengerikan” sesungguhnya adalah kebetulan statistik yang wajar terjadi di negeri dengan lebih dari seratus dua puluh gunung api aktif. Ironisnya, penjelasan ilmiah yang menenangkan ini justru kalah gaung dibandingkan dengan narasi yang menakut-nakuti. Di sinilah letak paradoks epistemik zaman kita: semakin banyak data yang tersedia, semakin mudah pula data itu dipelintir menjadi ketakutan yang tidak proporsional.
Pertanyaan filosofisnya kemudian menjadi: mengapa manusia cenderung mencari pola dan keterkaitan bahkan di tempat yang sebenarnya kosong dari hubungan sebab-akibat? Psikologi kognitif menyebutnya sebagai apofenia, kecenderungan pikiran untuk merajut makna dari kebetulan.
Namun demikian, di balik kecenderungan itu tersimpan sesuatu yang lebih purba: rasa cemas manusia terhadap kekuatan yang tak sepenuhnya bisa ia kendalikan. Gunung berapi, dalam pengertian ini, bukan sekadar objek geologis, melainkan cermin bagi kerapuhan eksistensial manusia di hadapan alam yang jauh lebih tua dan jauh lebih perkasa daripada peradaban mana pun yang pernah dibangun di atasnya.
Antara Fakta Lapangan dan Fiksi Algoritma
Fenomena viralnya narasi “zona merah vulkanik” tidak bisa dilepaskan dari logika ekonomi perhatian yang menguasai ruang digital hari ini. Algoritma media sosial bekerja dengan prinsip sederhana: konten yang memicu emosi kuat (entah ketakutan, kemarahan, atau kecemasan) akan disebarluaskan lebih cepat ketimbang konten yang informatif namun datar.
Maka dengan demikian, tidak mengherankan jika laporan resmi yang penuh dengan angka amplitudo seismograf dan tinggi kolom abu dalam satuan meter kalah bersaing dengan unggahan yang membingkai enam gunung berapi sebagai pertanda kiamat yang mendekat.
Di titik ini juga, penulis hendak mengajak pembaca untuk bersikap kritis, bukan hanya terhadap gunung yang meletus, tetapi juga terhadap cara informasi tentang letusan itu diproduksi dan dikonsumsi.
Seperti ada semacam erupsi kedua yang terjadi secara paralel dengan erupsi geologis: erupsi informasi yang menyemburkan spekulasi, setengah fakta, dan dramatisasi ke ruang publik dengan kecepatan yang jauh melampaui kemampuan lembaga resmi untuk mengklarifikasinya. Jika gunung berapi memiliki sistem pemantauan seismograf yang bekerja dua puluh empat jam, ruang digital kita justru nyaris tanpa sistem peringatan dini terhadap disinformasi.
Yang menarik untuk direnungkan lebih jauh adalah bagaimana ketakutan kolektif ini, meski berlebihan, sebenarnya menyimpan sisi fungsional. Kecemasan publik terhadap bencana alam, sepanjang tidak berubah menjadi kepanikan yang kontraproduktif, dapat menjadi energi sosial yang mendorong kewaspadaan kolektif.
Masalahnya adalah ketika energi itu dihabiskan untuk berspekulasi di media sosial, alih-alih disalurkan menjadi partisipasi nyata dalam sistem mitigasi bencana yang sudah dirancang oleh negara.
Gunung sebagai Cermin Relasi Manusia dan Alam
Jika ditarik ke ranah yang lebih reflektif, rentetan erupsi ini sesungguhnya menyingkapkan sesuatu yang lebih mendasar tentang cara manusia memandang alam: sebagai musuh yang harus ditaklukkan, ataukah sebagai entitas hidup yang harus diajak berdialog.
Dalam banyak tradisi masyarakat di sekitar gunung berapi Indonesia (baik di lereng Sinabung, Semeru, maupun Lewotobi), gunung tidak pernah dipandang sebagai benda mati. Ia adalah leluhur, penjaga, sekaligus sumber penghidupan yang sewaktu-waktu bisa murka.
Cara pandang ini, yang oleh sebagian kalangan modern dianggap mitos usang, justru menyimpan kearifan ekologis yang jauh lebih realistis ketimbang anggapan bahwa alam bisa sepenuhnya diprediksi dan dikendalikan oleh teknologi.
Filsafat lingkungan modern, terutama yang berangkat dari gagasan ekologi dalam (deep ecology), mengingatkan bahwa manusia bukanlah pusat dari sistem kehidupan, melainkan salah satu unsur yang hidup berdampingan dengan kekuatan-kekuatan geologis yang jauh melampaui skala waktu manusia.
Gunung berapi meletus bukan karena ia “menyerang” manusia, melainkan karena ia sedang menjalankan siklus hidupnya sendiri; siklus yang telah berlangsung jauh sebelum ada desa, kabupaten, atau bahkan nama “Indonesia” itu sendiri.
Ketika manusia membangun permukiman di lereng gunung yang subur karena abu vulkanik, ia sesungguhnya sedang menandatangani sebuah kontrak tak tertulis dengan risiko. Kesuburan dan bahaya, dalam konteks ini, adalah dua sisi mata uang yang sama.
Dari sudut pandang ini, tragedi kemanusiaan yang muncul akibat letusan gunung berapi bukan semata-mata kesalahan alam, melainkan juga hasil dari pilihan-pilihan sosial: keputusan untuk tetap tinggal di zona rawan karena tekanan ekonomi, keterbatasan lahan alternatif, atau lemahnya penegakan tata ruang.
Filsafat bencana modern menyebutnya sebagai “bencana yang terkonstruksi secara sosial”, di mana daya rusak sebuah peristiwa alam sangat dipengaruhi oleh seberapa siap dan seberapa adil struktur sosial dalam mendistribusikan risiko kepada warganya.
Mitigasi sebagai Etika, Bukan Sekadar Teknis
Persoalan mitigasi bencana kerap direduksi menjadi urusan teknis semata: pemasangan seismograf, penetapan radius bahaya, dan jalur evakuasi. Semua itu penting dan memang telah dijalankan dengan cukup baik oleh lembaga vulkanologi Indonesia melalui rekomendasi zona berbahaya di sekitar Sinabung, penutupan sementara jalur wisata, hingga evakuasi warga dari desa-desa terdampak.
Namun, mitigasi yang sejati semestinya melampaui aspek teknis dan menyentuh dimensi etis: siapa yang paling rentan terdampak, siapa yang memiliki akses paling kecil terhadap informasi dini, dan siapa yang harus menanggung beban ekonomi terberat ketika penerbangan dibatalkan atau lahan pertanian rusak akibat lahar.
Dalam banyak kasus, warga yang tinggal paling dekat dengan kawah bukanlah mereka yang memilih tinggal di sana karena mengabaikan risiko, melainkan karena keterbatasan pilihan hidup yang tersedia bagi mereka.
Maka, pertanyaan filosofis yang seharusnya menyertai setiap laporan erupsi bukan hanya “berapa tinggi kolom abunya”, tetapi juga “siapa yang paling dirugikan dan mengapa mereka masih berada di sana”. Etika mitigasi bencana, dengan demikian, adalah etika keadilan sosial yang tersembunyi di balik data seismik.
Selain itu, ada pula tanggung jawab epistemik yang mesti dipikul bersama oleh media dan pengguna media sosial: menahan diri dari godaan untuk membingkai fenomena geologis yang kompleks menjadi narasi tunggal yang menakutkan tanpa konteks.
Literasi bencana bukan hanya soal mengetahui apa itu awan panas atau lahar dingin, melainkan juga kemampuan untuk membedakan antara fakta yang telah diverifikasi oleh lembaga berwenang dan spekulasi yang lahir dari kecemasan kolektif yang dibesar-besarkan oleh algoritma.
Belajar Hidup di Atas Api
Rentetan erupsi enam gunung api dalam rentang waktu yang berdekatan ini bukanlah pertanda kiamat, melainkan pengingat yang jujur tentang di mana sesungguhnya kita tinggal: di atas lempeng-lempeng bumi yang terus bergerak, di sepanjang jalur magma yang tak pernah benar-benar tidur. Ketakutan yang berlebihan hanya akan melahirkan kepanikan yang tidak produktif, sementara sikap abai sepenuhnya juga akan membawa risiko yang jauh lebih fatal.
Yang dibutuhkan adalah sikap tengah yang lebih dewasa: menghormati kekuatan alam tanpa mendramatisasinya, mempercayai data ilmiah tanpa kehilangan kewaspadaan, serta membangun solidaritas sosial bagi mereka yang hidup paling dekat dengan bahaya.
Bahwa di balik kepulan abu vulkanik yang membubung dari Sinabung hingga Lewotobi, ada pelajaran purba yang terus diulang oleh bumi kepada penghuninya: bahwa manusia bukanlah penguasa mutlak atas alam, melainkan tamu yang menumpang hidup di atas kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya.
Menjadi bijak di tengah rentetan erupsi ini berarti belajar mendengarkan bahasa bumi tanpa harus dikuasai rasa takut dan menata ulang cara kita hidup berdampingan dengan api yang tak pernah benar-benar padam di bawah kaki kepulauan ini.
