Keberadaan kata “ikatan” pada organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) bukanlah tanpa alasan. Pada dasarnya, kehadiran kata “ikatan” menjadi dasar semangat persatuan dan kesatuan bagi siapa saja yang mengaku sebagai kader IMM. Sejak memasuki organisasi ini, setiap kader ditanamkan nilai bahwa mereka layaknya satuan lidi yang kemudian diikat menjadi sapu, sehingga kehadiran mereka dapat membersihkan kebatilan dengan mudah.
IMM, bagi siapa saja yang merasa sebagai kadernya, sudah sepantasnya diupayakan bersama sebagai rumah yang nyaman untuk kembali, serta ruang yang aman bagi siapa saja untuk berkembang dan mengurai keluh kesah. Tentunya, bila hal ini dilaksanakan secara kolektif oleh individu-individu yang logis dan penuh tenggang rasa, kenyamanan tersebut akan mudah diwujudkan. Namun, pada akhirnya kader IMM adalah manusia yang memiliki pikiran, ego, dan nafsu pribadi. Maka, tidak mengherankan bilamana banyak dinamika yang terjadi di tubuh organisasi ini.
Dinamika dan Dialektika Konflik Organisasi
Tidak ada yang salah dalam dinamika. Dinamika dalam organisasi menandakan bahwa masih banyak orang yang “berpikir” di dalamnya. Dinamika juga menjadi pemicu pertumbuhan, sebagaimana yang disebutkan dalam Teori Konflik. Karl Marx menyebutkan bahwa konflik merupakan salah satu faktor penggerak sejarah (dialektika historis). Konflik yang terjadi dalam suatu kelompok memang akan memicu persaingan, tetapi juga dapat mendorong kemajuan.
Perspektif Ahli:
Pandangan Marx ini sejalan dengan sosiolog Lewis A. Coser dalam teorinya mengenai The Functions of Social Conflict. Coser menegaskan bahwa konflik tidak selalu bersifat destruktif; konflik kelompok internal (in-group conflict) justru dapat berfungsi positif untuk menetapkan kembali batas-batas kelompok, memperkuat kohesi, serta meningkatkan revitalisasi struktur organisasi yang mulai stagnan.
Dalam memahami dinamika, hal yang perlu diperhatikan bukanlah seberapa sering dinamika itu terjadi, melainkan sejauh mana dinamika tersebut dapat mengantarkan pada kemajuan. Artinya, dinamika itu perlu. Namun, jika dinamika yang terjadi hanya menyebabkan kerugian dan menciptakan suasana kontra-produktif, maka inilah yang perlu menjadi perhatian bersama. Tampaknya, dinamika destruktif seperti inilah yang sempat menyelimuti tubuh Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Semarang.
Anatomi Keterlambatan Struktural
Setidaknya butuh waktu tiga bulan bagi PC IMM Kota Semarang untuk melakukan fiksasi struktural organisasi, terhitung sejak Februari hingga Mei. Waktu yang sebenarnya terbilang lama bagi sebuah cabang besar untuk melaksanakan pelantikannya. Terlepas dari adanya pengaruh eksternal—seperti berlangsungnya Darul Arqam Paripurna (DAP) pada April lalu—tiga bulan bukanlah waktu yang sebentar.
Keterlambatan pelantikan ini secara otomatis menghambat progres cabang. Dampak domino dari keterlambatan ini mencakup tertundanya Rapat Kerja Cabang (Rakercab), Rapat Kerja Bidang se-Kota Semarang, open recruitment Lembaga Semi Otonom (LSO), hingga memicu kebingungan di tingkat komisariat dalam menjalankan program kerja yang berkaitan dengan cabang. Padahal, ada banyak pekerjaan rumah (PR) yang perlu digarap, baik yang berkaitan dengan cabang, komisariat, maupun pembinaan kader secara umum.
Sebagai seorang kader yang berada di tingkat komisariat dan jauh dari lingkaran formatur maupun struktural pimpinan cabang, penulis mencoba menganalisis keterlambatan ini. Setidaknya, ada dua kemungkinan yang memicu dinamika alot ini: kurangnya kader yang mumpuni untuk mengisi kursi pimpinan dan proses bongkar-pasang formasi yang rumit di forum formatur. Kedua hal ini sangat berkaitan erat dengan mandeknya regenerasi.
Menjadi hal yang memalukan bagi PC IMM Kota Semarang jika harus mengakui bahwa mereka kekurangan kader. Kehadiran 21 komisariat di bawah naungan cabang ini seharusnya lebih dari cukup untuk mengisi kursi kepemimpinan. Fenomena kelangkaan kader ini menandakan lampu kuning—jika enggan disebut lampu merah—dalam manajemen sumber daya manusia PC IMM Kota Semarang.
Perspektif Ahli:
Dalam teori organisasi modern, sosiolog Max Weber menekankan pentingnya birokrasi dan rekrutmen berbasis meritokrasi. Ketika sebuah organisasi gagap dalam menempatkan kadernya, terjadi apa yang disebut malafungsi struktural. Kelangkaan kader siap pakai ini membuktikan bahwa fungsi input (kaderisasi tingkat dasar dan menengah) tidak berjalan selaras dengan tuntutan output (kebutuhan struktural cabang).
Politik Akomodatif dan Kerapuhan Konsensus
Selanjutnya, hal yang berkesinambungan dengan ketidakmampuan mencetak kader mumpuni adalah fenomena bongkar-pasang yang alot di forum formatur. Tawar-menawar kursi dan jabatan memang hal yang lumrah terjadi dalam politik organisasi. Namun, jika proses tersebut menyisakan sakit hati dan faksionalisme, maka tidak akan pernah ada dampak baik yang dilahirkan. Apalagi, pengisian kursi kosong disinyalir masih dilakukan beberapa hari sebelum pelantikan.
Sebagai contoh kasus yang dialami oleh salah satu kader di komisariat penulis sendiri: pada periode ini, ia dijanjikan untuk masuk ke Bidang Kesehatan PC IMM Kota Semarang. Namun, karena alasan yang kurang jelas, Bidang Kesehatan sempat dibubarkan dan anggotanya ditawarkan untuk melebur dengan Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (SPM). Kedua bidang ini tentunya memiliki orientasi dan arah gerak yang berbeda. Atas dasar itulah, hampir semua calon anggota Bidang Kesehatan—kecuali kader dari komisariat penulis—menolak dan memilih untuk tidak masuk ke struktur cabang sama sekali.
Huru-hara tersebut tidak berhenti di situ. Kehadiran kader dari komisariat penulis ternyata tidak dianggap—atau mungkin tidak diketahui—oleh Ketua Bidang SPM hingga pertengahan April, padahal wacana pembentukan/pembubaran bidang tersebut sudah menggelinding sejak Maret. Meskipun masalah ini akhirnya selesai, hal menggelikan terjadi beberapa hari menjelang pelantikan: wacana pembentukan kembali Bidang Kesehatan mendadak dinaikkan lagi di internal formatur, sehingga terbentuklah kembali bidang tersebut dengan formasi yang berbeda.
Pola bongkar-pasang struktural yang tidak ajek ini mencerminkan rapuhnya konsensus di tingkat formatur. Buktinya jelas: pelantikan baru bisa terlaksana pada bulan ketiga pasca-Musyawarah Cabang (Musycab).
Rekonsiliasi demi Nilai Kemasyarakatan
Sekarang, satu bulan telah berlalu sejak dilantiknya PC IMM Kota Semarang periode 2026-2027. Sejak saat itu pula, struktur cabang mulai menata efektivitas program dan kegiatan mereka. Namun, hawa “panas” masih terasa secara laten. Aroma ketidakpuasan antar-faksi di tubuh PC IMM Kota Semarang belum sepenuhnya menguap. Layaknya bom waktu, perselisihan dalam kedamaian yang semu ini bisa meledak kapan saja jika ada pemantiknya.
Perspektif Ahli:
Mengacu pada teori resolusi konflik dari Ralf Dahrendorf, konflik dalam organisasi yang terkoordinasi secara imperatif (seperti kepemimpinan pasca-formatur) hanya bisa diredam jika terjadi pelembagaan konflik yang sehat. Kedamaian laten yang “panas” hanya menunda ledakan. PC IMM Kota Semarang membutuhkan ruang artikulasi yang jujur dan rekonsiliasi yang tuntas, bukan sekadar kompromi di atas kertas pelantikan.
Sebagai kader yang mencintai ikatan ini, penulis tentu tidak berharap perpecahan terjadi. Penulis berharap perselisihan tersebut dapat diselesaikan bukan dalam kedamaian semu yang menimbun bara, melainkan dalam kedamaian yang tenteram dan transformatif.
Penulis yakin, semua kubu menginginkan yang terbaik bagi ikatan ini. Namun, kita tidak bisa lepas dari kodrat manusia yang memiliki ego dan nafsu pribadi; setiap orang memiliki tafsir tersendiri tentang bagaimana cara meninggalkan warisan nilai (legacy). Maka, jika pimpinan di PC IMM Kota Semarang masih mengedepankan rasionalitas, sikap tenggang rasa (mutual respect) harus dijadikan panglima.
Jika ego kelompok tetap dipelihara, PC IMM Kota Semarang dikhawatirkan hanya akan berakhir sebagai organisasi papan nama—menanggung nama besar IMM tanpa menorehkan keberdampakan nyata bagi umat, dan pada akhirnya abai terhadap nilai kemasyarakatan yang terkandung dalam Trilogi IMM.
Oleh: Yudistira Brigas Wohingati
Mahasiswa S-1 Program Studi Sejarah Universitas Diponegoro, Kader Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ibnu Sina.
