Jakarta Selatan, Tebet- PP KAMMI berkolaborasi dengan DIGDAYA Indonesia menggelar diskusi publik bertajuk “Refleksi Hardiknas 2026: Ke Mana Arah Pendidikan Bangsa?” di Tebet pada Kamis, 7 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi bersama antara pemerintah, peneliti, dan organisasi kepemudaan dalam membahas tantangan serta arah penguatan pendidikan nasional ke depan.
Hadir sebagai narasumber, Nur Berlian V. Ali selaku Analis Kebijakan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kemendikdasmen RI. Agung Pardini selaku Peneliti Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS). Nazmul Watan selaku Sekretaris Jenderal PP KAMMI, serta Arsandi selaku Kabid Kebijakan Publik PP KAMMI.
(Kondisi diskusi refleksi Hardiknas 2026, berjalan khidmat, lancar dan antusias yang dihadiri oleh peserta)
Dalam pemaparannya, Nur Berlian V. Ali mengungkapkan bahwa, “saat ini masih terdapat sekitar 3,5 juta anak di Indonesia yang belum mengakses pendidikan formal”. Menurutnya, “faktor ekonomi dan tuntutan untuk bekerja menjadi beberapa penyebab utama anak tidak melanjutkan pendidikan. Karena itu, diperlukan upaya bersama agar anak-anak yang putus sekolah dapat kembali memperoleh akses pendidikan yang layak”.
Ia juga menyoroti pentingnya percepatan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Menurutnya, perbaikan fasilitas pendidikan perlu menjadi perhatian bersama agar proses belajar mengajar dapat berlangsung secara optimal.
“Perlu dilakukan percepatan perbaikan sarana dan prasarana yang rusak, khususnya pada jenjang SD yang tingkat kerusakannya mencapai sekitar 60 persen. Kerusakan ringan seharusnya bisa segera ditangani menggunakan dana BOS sebelum berkembang menjadi kerusakan berat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Kemendikdasmen RI saat ini tengah menjalankan program revitalisasi sekolah sebagai bagian dari penguatan infrastruktur pendidikan nasional. Program tersebut menyasar 10.440 satuan pendidikan, terdiri dari 78 persen sekolah negeri dan 22 persen sekolah swasta. Fokus utama diarahkan pada jenjang SD sebanyak 4.053 sekolah dengan total anggaran mencapai Rp4,89 triliun.
Program revitalisasi tersebut diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas fasilitas pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman serta mendukung proses pembelajaran di berbagai daerah.
Sementara itu, Peneliti IDEAS, Agung Pardini, menilai bahwa dunia pendidikan Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar yang perlu menjadi perhatian bersama. Ia memaparkan beberapa isu strategis, mulai dari persoalan learning loss, ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja, hingga ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antarwilayah.
Agung juga menyoroti hasil Human Capital Index World Bank tahun 2020 yang menunjukkan rata-rata lama sekolah masyarakat Indonesia mencapai 12,4 tahun, namun kemampuan kognitif efektif yang dihasilkan berada pada angka 7,8 tahun pembelajaran. “Artinya terdapat sekitar 4,6 tahun waktu belajar yang belum sepenuhnya optimal dalam menghasilkan penguatan kapasitas dan kompetensi peserta didik,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pengingat penting bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya diukur dari lamanya masa sekolah, tetapi juga efektivitas proses pembelajaran dalam membangun kemampuan berpikir, literasi, dan kompetensi siswa.
Selain itu, ia menilai penguatan keterhubungan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri perlu terus ditingkatkan agar lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan dunia kerja.
Melalui kolaborasi PP KAMMI dan DIGDAYA Indonesia, diskusi publik ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran bagi penguatan kebijakan pendidikan nasional sekaligus mendorong kolaborasi lintas sektor dalam menghadirkan pendidikan yang lebih berkualitas, merata, dan adaptif terhadap tantangan masa depan.
