KULIAHALISLAM.COM-Kita mungkin lelah dan putus asa akan panggung politik nasional yang sering kali hanya memuja pragmatism. Banyaknya nilai-nilai idealisme kebutuhan masyarakat yang tergantikan oleh banyak kepentingan segelintir politisi. Namun, ditengah riuh kepenatan tersebut muncul sesosok pemuda dengan langkah tenang namun presisi. Dialah Gugum Ridho Putra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB)—sebuah partai berbasis corak Islam di Indonesia—yang kini menjadi perbincangan hangat di kalangan pengamat dan aktivis politik. Ia bukan sekadar politisi muda yang mengejar elektoral; ia adalah seorang ideolog yang sedang merajut kembali benang merah sejarah politik Islam di Indonesia.
Jika politik adalah permainan angka dan jabatan, Gugum Ridho seharusnya sudah berada di posisi yang jauh lebih “nyaman”. Sebagai pakar hukum yang disegani, pintu-pintu korporasi besar dan jabatan birokrasi terbuka lebar baginya. Namun, Gugum memilih jalan yang terjal. Keberadaan Gugum adalah sebuah anomali. Di usiannya yang belum genap 40 tahun, ia rela mengorbankan peluang-peluang ekonomi dan kenyamanan profesional demi satu hal yang ia anggap sakral: identitas politisi muslim yang modern. Baginya, menjadi muslim dan menjadi modern bukanlah dua kutub yang saling meniadakan. Ia menolak narasi bahwa politik Islam harus kaku atau eksklusif. Sebaliknya, ia membawa wajah Islam yang inklusif, berbasis data, dan taat hukum.
Darah intelektual mengalir kuat dalam nadinya. Banyak pihak menyebut Gugum sebagai “titisan” dari Mohammad Natsir, tokoh legendaris Masyumi yang dikenal dengan integritasnya. Di saat yang sama, ia adalah keponakan dari Yusril Ihza Mahendra (YIM), sang begawan hukum tata negara. Namun, mengaitkan Gugum hanya pada garis keturunan adalah sebuah penyederhanaan. Gaya diplomasinya yang santun namun tegas mencerminkan etos Natsir, sementara ketajaman analisis hukumnya mengingatkan kita pada YIM. Ini adalah berkah dari kebangkitan intelektual muslim global; Gugum adalah representasi dari “Intellectual Activism”. Ia tidak hanya berteori di ruang sidang, tetapi turun ke akar rumput untuk memastikan hukum bukan sekadar teks mati, melainkan alat membela keadilan sosial.
Langkah Gugum yang mengedepankan wajah Islam inklusif ini sejalan dengan pemikiran Nurcholish Madjid (Cak Nur). Dalam visinya, Cak Nur menekankan bahwa politik Islam di era modern tidak boleh terjebak pada simbolisme semata. “Islam itu inklusif, bukan eksklusif. Politik Islam yang benar adalah politik yang memperjuangkan nilai-nilai universal seperti keadilan, persamaan, dan musyawarah demi kemaslahatan seluruh rakyat.” [Nurcholish Madjid, “Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan”,1987].
Kekuatan utama beliau adalah kemampuannya menjembatani teori hukum yang rumit dengan realitas sosial yang pahit. Ia memahami detail konstitusi sefasih ia memahami keresahan pedagang pasar dan kegundahan petani serta nelayan. Ia tidak bicara demokrasi dalam istilah abstrak, melainkan bagaimana regulasi harus berpihak pada mereka yang tak bersuara. Baginya, politik adalah sarana pengabdian (khidmah). Ini seperti apa yang dikatakan Buya Natsir bahwa “Politik bukanlah tujuan, melainkan wasilah (sarana) untuk mengabdi kepada Allah melalui khidmah kepada umat.” (Fiqh Dakwah).
Kepemimpinannya di partai bercorak islam memberikan napas baru bagi perpolitikan Islam nasional. Ia membuktikan bahwa politisi muslim modern bisa tampil dengan setelan jas yang rapi, pemikiran global, namun tetap bersujud dengan khusyuk di atas sajadah integritas. Ia adalah simbol pengorbanan di era instan. Di saat rekan sejawatnya sibuk mengejar personal branding untuk bisnis dan validasi diri, beliau malah sibuk membangun fondasi pemikiran dan argumentasi politik terkait realitas sosial masyarakat.
Gugum Ridho Putra bukan sekadar pemimpin masa depan; ia bisa jadi adalah sebuah jawaban atas kerinduan publik terhadap sosok yang cerdas secara hukum, matang secara politik, dan teguh dalam iman. Di pundaknya, cita-cita Mohammad Natsir dan visi Yusril Ihza Mahendra kini menemukan muara barunya—sebuah muara di mana nilai-nilai Islam dan modernitas berjalan beriringan demi kejayaan bangsa. Namun pertaruhan idealismenya akan diuji pada pemilu 2029 kelak, apakah ia tetap memegang teguh fatsun dari para pendahulunya atau malah terjebak pada pragmatisme nilai tukar para politisi konvensional. Adabaiknya kita mengenang kembali pandangan Buya Mohammad Natsir: “Janganlah kita kehilangan arah karena kekuasaan, sebab kemuliaan seorang politisi Islam terletak pada kemampuannya memberikan manfaat bagi orang banyak tanpa mengorbankan prinsip aqidah dan integritas.”
— [Mohammad Natsir, dalam buku “Fiqhud Da’wah”].
