Kalau lagi nongkrong sekelas, cara bayarnya biasanya campur-campur. Ada yang bayar cash, ada juga yang transfer ke temannya yang kebetulan bawa uang tunai, lalu temannya itu yang membayar ke kasir. Kebiasaan sepele ini ternyata menunjukkan betapa dekatnya transaksi digital dengan keseharian Gen Z. Tapi sebagai mahasiswa Bisnis Digital, aku jadi bertanya, ”Apakah sesuatu yang praktis otomatis sesuai prinsip syariah?”
Dalam filsafat ilmu, teknologi tidak pernah lahir di ruang kosong. Ia saling memengaruhi dengan kebudayaan. Fintech berkembang karena kemajuan ilmu dan teknologi, lalu diterima luas karena gaya hidup Gen Z yang serba cepat dan digital. Tapi pengaruhnya berjalan dua arah, karena teknologi juga membentuk kebiasaan kita.
Kajian tentang fintech pada Gen Z Muslim menyebutkan bahwa kemudahan transaksi instan berpotensi memperkuat kecenderungan instant gratification, yaitu keinginan untuk langsung puas tanpa berpikir panjang. Artinya, teknologi tidak sepenuhnya netral. Ia ikut mengubah cara kita memandang uang.
Di sinilah agama berperan sebagai kompas. Fintech syariah hadir sebagai alternatif dengan aturan yang jelas. Dewan Syariah Nasional MUI lewat Fatwa No. 116/2017 sudah mengatur uang elektronik syariah agar transaksinya terhindar dari unsur terlarang seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi).
Penelitian di Jihbiz juga menemukan bahwa fintech justru menjadi jembatan yang membantu literasi keuangan syariah Gen Z berubah menjadi penggunaan layanan keuangan syariah yang nyata. Jadi, hubungan IPTEK, agama, dan budaya sebenarnya bisa berjalan harmonis, asalkan teknologi diarahkan oleh nilai.
Masalahnya ada pada pemahaman kita sendiri. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024 menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah masih tertinggal dibanding literasi keuangan konvensional. Jujur saja, banyak dari kita memakai e-wallet karena promo dan cashback, bukan karena paham akadnya.
Padahal, sebagai pengguna aktif, kita seharusnya tahu bagaimana uang kita dikelola, apakah ada unsur bunga, dan siapa yang mengawasi layanan tersebut. Penelitian tentang e-wallet syariah bahkan merekomendasikan penguatan literasi dan fitur edukasi di dalam aplikasi.
Kalau kita tidak paham apa yang kita pakai, label ”syariah” hanya jadi tempelan, dan itu menyerupai persoalan ilmu tanpa kesadaran. Contoh gampangnya, saat kita top up saldo e-wallet, uang itu sebenarnya dititipkan ke penyedia layanan. Dalam fintech syariah, hubungan seperti ini harus punya akad yang jelas. Hal sesederhana ini jarang kita pikirkan, padahal di sinilah letak perbedaan antara layanan yang benar-benar syariah dan yang hanya memakai namanya.
Karena itu, aku melihat pentingnya peranan ilmu pengetahuan dan tanggung jawab manusia. Ilmu dan teknologi memberi kemudahan, tapi manusialah yang menentukan arah pemakaiannya. Dalam Islam, uang adalah amanah, dan sikap berlebihan (israf) tidak dianjurkan. Jadi, tanggung jawab itu ada di dua pihak. Penyedia layanan wajib menjaga kepatuhan syariah, sementara pengguna wajib mau belajar dan tidak asal klik.
Pada akhirnya, cashless bukan masalah, dan fintech syariah bukan sekadar tren. Yang perlu dijaga adalah kesadaran kita saat memakainya. Mengecek izin dan label syariah sebelum memakai aplikasi sudah jadi langkah awal yang baik. Praktis itu bagus, tapi akan lebih bermakna kalau diiringi pemahaman dan niat yang lurus.
Dengan begitu, kemudahan yang kita nikmati hari ini tidak menjauhkan kita dari nilai yang kita yakini sebagai Muslim. Sebagai Gen Z, kita tidak harus menolak teknologi, cukup menjadi pengguna yang sadar.

