Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara kita mengelola ekonomi. Kalau dulu hanya ada bisnis konvensional yang transaksinya dilakukan secara tatap muka, sekarang era digital membuat segalanya menjadi serba digital—mulai dari belanja, pesan makanan, minuman, hingga transportasi umum pun beralih ke dalam jaringan.
Di sinilah pentingnya peran filsafat ilmu untuk melihat bagaimana IPTEK, agama, dan budaya saling beriringan dalam merespons kebutuhan zaman. Menariknya, sistem ekonomi Islam tidak pernah tertinggal; melalui fikih kontemporer, hukum-hukum syariah terus beradaptasi agar aktivitas ekonomi modern ini tetap berjalan sesuai aturan Islam yang berlaku.
Kalau kita lihat dari realitas di lapangan, ada contoh celah etis yang sering kali muncul saat kita baru pertama kali mau memakai aplikasi e-commerce. Sebelum masuk ke aplikasi, pengguna diwajibkan mengisi data pribadi serta menyetujui syarat dan ketentuan.
Masalahnya, aturan main tersebut sering kali sengaja dibuat rumit dan tidak transparan, sehingga pengguna yang kurang memiliki literasi digital biasanya langsung mengiyakan begitu saja tanpa paham risikonya. Setelah data itu masuk, sistem langsung memanfaatkannya untuk merekomendasikan berbagai barang yang sesuai dengan keinginan pengguna. Padahal, di balik kemudahan rekomendasi tersebut, ada celah pengumpulan data yang tidak transparan dan berisiko mengalami kebocoran data di kemudian hari.
Dari sudut pandang filsafat ilmu dan bisnis Islam, tindakan semacam ini jelas mencederai nilai-nilai etika karena melanggar prinsip kejujuran (shiddiq) dan amanah yang seharusnya dijunjung tinggi dalam berbisnis. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang lahir dari akal manusia seharusnya bertujuan untuk membawa kemaslahatan, bukan justru merugikan atau menjebak pihak yang lebih lemah.
Terlebih lagi, dari segi hukum Indonesia, kelalaian atau kesengajaan dalam perlindungan data ini sudah secara tegas melanggar aturan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP No. 27 Tahun 2022) serta regulasi dalam UU ITE No. 1 Tahun 2024 dan PP PSTE.
Kesimpulannya, era digital dan ekonomi modern telah membuka ruang bagi perkembangan ekonomi Islam yang dinamis melalui fikih kontemporer. Meski demikian, berbagai celah etis seperti kurangnya transparansi dalam pengumpulan data pribadi menunjukkan bahwa teknologi harus dikelola dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.
Oleh karena itu, agama dan IPTEK dapat berjalan beriringan asalkan manusia sebagai pengembang dan pengguna ilmu pengetahuan memiliki kesadaran serta tanggung jawab moral yang tinggi demi terciptanya ekosistem digital yang aman dan maslahat.

