Teknologi digital telah mengubah secara fundamental cara manusia berinteraksi, bertransaksi, dan berbisnis. Layanan keuangan digital, pembiayaan online, hingga aset kripto kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
Transformasi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh ranah filosofis yang mendasar: dari mana disiplin ilmu ekonomi mengambil kebenaran, dan bagaimana ia menyelaraskan perkembangan teknologi dengan nilai-nilai etika Islam?
Pada titik inilah konsep Islamisasi Pengetahuan menemukan urgensinya. Esai ini memeriksa hubungan antara wahyu, akal, dan teknologi dalam bidang ekonomi melalui prisma filsafat pengetahuan.
Gagasan Islamisasi pengetahuan pertama kali dipromosikan secara sistematis oleh Ismail Raji al-Faruqi (1982). Dalam kerangka kerjanya, langkah-langkah proses integrasi meliputi penguasaan disiplin ilmu modern, pemahaman terhadap asumsi dasar ilmu tersebut, penguasaan khazanah Islam, dan akhirnya memadukan keduanya ke dalam tradisi intelektual Islam.
Sejalan dengan itu, Syed Muhammad Naquib al-Attas (1978) menyoroti perlunya proses de-westernization (debaratisasi) dan pemisahan ilmu pengetahuan modern dari unsur-unsur sekuler yang bertentangan dengan pandangan hidup (worldview) Islam.
Pandangan ini didasari oleh premis bahwa ilmu pengetahuan tidak pernah netral atau bebas nilai. Pemikiran ini sejalan dengan tesis Thomas Kuhn (1962) dalam filsafat ilmu, yang menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan selalu beroperasi dalam paradigma tertentu—yakni kerangka asumsi dan nilai yang menentukan bagaimana sebuah masalah dirumuskan dan diselesaikan.
Lebih lanjut, sosiolog ilmu pengetahuan seperti Bruno Latour (1987) menegaskan bahwa sains dan teknologi sarat dengan muatan sosial, budaya, dan kepentingan manusia yang menciptakannya.
Dalam konteks ekonomi, hubungan antara wahyu dan akal dapat didefinisikan sebagai hubungan yang saling melengkapi (complementary). Wahyu berperan menetapkan tujuan akhir (teleology) dan batas-batas moral, seperti pelarangan riba, transparansi akad, dan kewajiban distribusi sumber daya yang adil.
Sementara itu, tugas akal adalah menganalisis realitas ekonomi yang dinamis serta merumuskan mekanisme dan instrumen yang tepat. Umer Chapra (2000), dalam kajiannya mengenai ekonomi Islam, berargumen bahwa ekonomi konvensional kerap gagal menangani aspek etika dan keadilan distributif karena mengabaikan dimensi spiritual. Oleh karena itu, Chapra mengusulkan sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada pencapaian maqashid syariah (tujuan-tujuan luhur syariat).
Kompleksitas ini semakin meningkat dengan kehadiran teknologi digital. Menurut filsuf teknologi Andrew Feenberg (1999), teknologi tidak pernah bisa dianggap netral (instrumentalism), karena desain teknologi selalu mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan perancangnya.
Algoritma penilaian kredit (credit scoring) dalam fintech, misalnya, menentukan siapa yang layak menerima pendanaan, sementara teknologi di pasar online secara aktif membentuk preferensi konsumen.
Mengingat teknologi sarat nilai, pendekatan ekonomi Islam tidak cukup hanya mengadopsi teknologi secara mentah-mentah, melainkan harus mengevaluasi desain dasarnya agar transparan, menghindari bias atau diskriminasi, serta memastikan kesejahteraan publik (maslahah).
Sebagaimana dicatat oleh pakar keuangan Islam Murat Çizakça (2014), inovasi keuangan harus diuji berdasarkan dampak sosialnya, bukan sekadar keabsahan legal formalnya. Sebagai contoh, penerapan Sharia fintech tidak boleh sekadar mengubah label akad konvensional menjadi syariah, tetapi juga harus mengaudit kode etik dan arsitektur teknologi di baliknya.
Kendati demikian, proses Islamisasi pengetahuan menghadapi beberapa tantangan metodologis yang krusial. Pertama, risiko terjebak dalam formalisme, yaitu sekadar melabeli produk atau sistem dengan istilah syariah tanpa mengubah substansi dan esensi keadilannya.
Kedua, risiko reaksioner, yaitu menolak ilmu pengetahuan dan teknologi modern secara membabi buta. Pendekatan yang lebih konstruktif adalah bersikap kritis dan selektif—inovatif namun tetap berpijak pada lensa Al-Qur’an dan Sunnah.
Pendekatan ini menuntut adanya ijtihad kolektif yang melibatkan kolaborasi erat antara ulama, ekonom, dan pengembang teknologi, mengingat kompleksitas ekonomi digital tidak mungkin dipecahkan hanya dari satu sudut pandang disiplin ilmu saja. Hal ini dikuatkan oleh pandangan pakar etika teknologi Shannon Vallor (2016) mengenai perlunya kebajikan moral dalam rekayasa teknologi modern.
Pada akhirnya, Islamisasi pengetahuan di era digital bukan sekadar memberi label “Islam” pada instrumen teknologi, melainkan merevolusi cara berpikir (mindset). Hal ini berarti memadukan nilai-nilai transenden dari wahyu, ketepatan metode dari akal sehat, serta fungsi teknologi sebagai instrumen kebaikan yang senantiasa dievaluasi dari sisi etika dan efektivitasnya.
Dengan mengintegrasikan ketiga elemen ini secara kritis dan seimbang, ekonomi digital Islam dapat berkembang tidak hanya secara efisien, tetapi juga berkeadilan dan membawa kemakmuran bagi seluruh umat manusia.
Daftar Referensi
- Al-Attas, S. M. N. (1978). Islam and Secularism. Kuala Lumpur: ABIM.
- Al-Faruqi, I. R. (1982). Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan. Herndon: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Chapra, M. U. (2000). The Future of Economics: An Islamic Perspective. Leicester: The Islamic Foundation.
- Çizakça, M. (2014). Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Feenberg, A. (1999). Questioning Technology. London: Routledge.
- Kuhn, T. S. (1962). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press.
- Latour, B. (1987). Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers Through Society. Cambridge: Harvard University Press.
- Vallor, S. (2016). Technology and the Virtues: Toward a Future of Moral Character. Oxford: Oxford University Press.
