Tulisan ini memetakan kondisi penyelenggaraan umrah Indonesia pada 2026—mulai dari posisi Indonesia dalam peta jemaah global, regulasi bisnis travel yang tengah dibenahi, kebijakan visa Arab Saudi yang baru, hingga persyaratan kesehatan dan wacana batas harga yang ditetapkan. Sifatnya bukan panduan langkah-demi-langkah, melainkan tinjauan atas data dan kebijakan yang membentuk lanskap umrah tahun ini.
1. Posisi Indonesia dalam Peta Jemaah Umrah Global
Salah satu cara membaca skala umrah Indonesia adalah dengan melihat posisinya di antara negara-negara pengirim jemaah. Pada musim umrah 1448 Hijriah, Indonesia menempati peringkat kedua sebagai penyumbang jemaah terbanyak dengan sekitar 170.000 orang, setelah Pakistan, dan disusul Irak dengan sekitar 130.000 jemaah. Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya pasar besar, tetapi salah satu pilar utama arus jemaah umrah dunia.
Namun, data global ini perlu dibaca berdampingan dengan dinamika domestik. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mencatat bahwa hingga akhir September 2026, dari 3.631 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang terdaftar di Siskopatuh, sekitar 50% berstatus tidak aktif. Sekitar 200 PPIU diblokir karena belum melakukan sertifikasi, dan 60 lainnya dalam proses harmonisasi data. Temuan ini tidak serta-merta berarti separuh travel bangkrut, tetapi menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan industri umrah belum sepenuhnya sepadan dengan besarnya arus jemaah.
2. Regulasi yang Sedang Dibersihkan
Persoalan kepatuhan menjadi latar dari pembenahan regulasi yang sedang berjalan. Direktur Perizinan dan Akreditasi Haji Khusus dan Umrah Kemenhaj menyatakan bahwa aturan-aturan warisan dari Kementerian Agama perlu disesuaikan agar relevan dengan tantangan di lapangan. Salah satu temuan yang disorot adalah adanya jemaah yang diberangkatkan melalui biro perjalanan lain yang tidak sesuai dengan izin atau data pengolahnya.
Dari sisi perizinan, Kemenhaj mendorong digitalisasi penuh untuk menggantikan proses yang masih membutuhkan dokumen fisik rekomendasi dari Kanwil. Selain itu, literasi masyarakat menjadi catatan tersendiri: rata-rata calon jemaah dinilai masih mudah mempercayai promosi instan melalui flyer dan influencer tanpa memverifikasi legalitas biro travel terlebih dahulu. Dalam konteks ini, persoalan umrah tidak berhenti pada niat individu, tetapi menyentuh ekosistem informasi yang membentuk keputusan keberangkatan.
3. Visa Umrah Multiple Entry: Fleksibilitas dan Batasnya
Pada Juli 2026, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi meluncurkan visa umrah multiple entry dengan masa berlaku 365 hari sejak diterbitkan. Pemegang visa dapat masuk-keluar Arab Saudi beberapa kali, dengan akumulasi masa tinggal maksimal 90 hari selama masa berlaku visa. Kebijakan ini disambut baik oleh Kemenhaj RI sebagai kemudahan bagi jemaah yang ingin berumrah lebih dari sekali tanpa mengajukan visa baru setiap kunjungan.
Namun, ada sejumlah ketentuan yang membatasi fleksibilitas tersebut. Setiap kunjungan mewajibkan pembelian paket layanan dari penyedia resmi di platform Nusuk, dan durasi paket tidak boleh melebihi sisa masa tinggal yang tersedia pada visa. Sebelum kedatangan, jemaah juga harus menerbitkan izin umrah melalui aplikasi Nusuk; tanpa izin ini, visa tidak dapat digunakan untuk beribadah. Visa juga dinonaktifkan setelah setiap keberangkatan dari Arab Saudi dan baru diaktifkan kembali untuk kunjungan berikutnya setelah persyaratan regulasi dipenuhi. Yang perlu dicatat pula: visa ini tidak aktif selama musim haji, yakni dari tanggal 1 Dzulqa’dah hingga 13 Dzulhijjah.
4. Persyaratan Kesehatan yang Ditetapkan
Dari sisi kesehatan, ketentuan yang berlaku bukan sekadar anjuran. Vaksin meningitis meningokokus (ACWY) menjadi syarat utama penerbitan visa haji dan umrah, diberikan paling lambat 10 hari sebelum keberangkatan, dengan masa berlaku 3 tahun untuk vaksin polisakarida dan 5 tahun untuk vaksin konjugat. Vaksin polio (IPV) juga diwajibkan dalam kondisi tertentu, terutama bagi jemaah dari wilayah berisiko penularan poliovirus. Bukti vaksinasi dituangkan dalam International Certificate of Vaccination (ICV/eICV) yang harus dibawa selama perjalanan dan dapat diperiksa otoritas kesehatan Arab Saudi.
Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.02.02/A/1206/2025 dan selaras dengan persyaratan kesehatan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan Arab Saudi untuk musim umrah 1446 H. Dengan kata lain, aspek kesehatan bukan pelengkap administratif, melainkan prasyarat yang menentukan apakah seseorang dapat berangkat atau tidak.
5. Wacana Batas Harga Minimal Rp27 Juta
Satu kebijakan yang masih dalam tahap formulasi adalah standar harga batas bawah umrah sebesar Rp27 juta. Kemenhaj menyebut angka ini dipertimbangkan dengan memperhitungkan penggunaan maskapai berbiaya rendah, fluktuasi harga avtur, dan nilai tukar, dengan tujuan melindungi masyarakat dari penawaran murah yang berpotensi merugikan. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenhaj menyatakan bahwa harga di bawah standar tersebut “otomatis harus dicurigai”.
Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) menyambut baik arah kebijakan ini, tetapi mengajukan tiga catatan: transparansi dasar perhitungan angka Rp27 juta, kejelasan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diperoleh jemaah pada harga tersebut, serta mekanisme pengawasan dan penindakan yang tegas terhadap pelanggar. Hingga pemberitaan ini ditulis, standar harga tersebut masih berupa rencana regulasi dan belum disebutkan waktu pemberlakuannya. Artinya, angka Rp27 juta lebih tepat dibaca sebagai sinyal arah kebijakan daripada ketentuan yang sudah mengikat.
Di Balik Angka: Ketika Biro Travel Menjadi Penentu Pengalaman
Data dan kebijakan di atas pada akhirnya bermuara pada satu pertanyaan praktis di tingkat jemaah: siapa yang mendampingi perjalanan ibadah mereka. Di sinilah peran biro travel menjadi penting, dan sekaligus menjadi alasan mengapa verifikasi legalitas—sebagaimana disorot pada bagian regulasi—tidak bisa dianggap remeh.
Salah satu contoh yang dapat dilihat adalah Dewangga Lil Hajj Wal Umrah, sebuah biro umroh jogja yang telah beroperasi lebih dari 14 tahun dengan izin resmi Kemenag (SK No. 756 Tahun 2016). Berdasarkan informasi di situs resminya, Dewangga mengklaim telah memberangkatkan lebih dari 412 perjalanan umrah dengan tingkat kepuasan jamaah 98%. Untuk paket 2026–2027, biro ini menawarkan umroh reguler mulai sekitar Rp27 jutaan per jamaah—angka yang bersinggungan langsung dengan wacana batas harga minimal yang dibahas di atas.
Yang menarik untuk dicatat dari sisi transparansi, Dewangga mencantumkan jadwal dan rincian biaya secara terbuka: paket reguler 9–12 hari dengan rentang harga Rp28,9 juta hingga Rp41,9 juta tergantung tanggal, maskapai (Saudia, Qatar, Lion Air), dan kategori hotel; paket umroh plus Turki mulai Rp35,9 juta; serta paket Dubai + Turki mulai Rp36,9 juta. Beberapa paket juga menawarkan penerbangan langsung dari YIA (Yogyakarta) ke Jeddah, yang relevan bagi jemaah di wilayah Jawa Tengah dan DIY.
Dari sisi layanan, situs tersebut menyebutkan bahwa dokumen imigrasi diurus tanpa biaya tambahan, kursi pesawat dan hotel dipesan sejak H-3 bulan, serta jamaah didampingi pembimbing dan tour leader. Testimoni jamaah yang ditampilkan menyoroti hal-hal seperti pendampingan saat thawaf, hotel dekat masjid, dan makanan yang sesuai lidah Indonesia—aspek-aspek yang, meski bukan bagian dari fikih, sangat memengaruhi kualitas pengalaman ibadah.
Tentu, klaim-klaim tersebut perlu dibaca sebagai informasi dari pihak biro itu sendiri. Dalam kerangka literasi jemaah yang disorot Kemenhaj, langkah bijaknya tetap: cocokkan klaim dengan status izin resmi, periksa rekam jejak, dan pastikan segala sesuatu tertulis jelas dalam perjanjian. Data dan kebijakan yang dipaparkan di bagian awal tulisan ini justru menjadi alat bantu untuk melakukan pengecekan semacam itu—bukan sebaliknya, menjadi alasan untuk menerima tawaran apa pun tanpa verifikasi.
Penutup
Potret umrah 2026 menunjukkan tiga lapis persoalan yang saling terkait. Di lapis pertama, Indonesia adalah pengirim jemaah terbesar kedua di dunia, yang berarti arusnya besar dan sulit diabaikan. Di lapis kedua, kapasitas kelembagaan industri—tercermin dari separuh PPIU yang tidak aktif—belum sepenuhnya menyeimbangkan besarnya arus tersebut. Di lapis ketiga, kebijakan Arab Saudi dan Indonesia terus bergerak: visa multiple entry memberi fleksibilitas tetapi dengan batas yang ketat, sementara persyaratan kesehatan dan wacana batas harga menuntut kesiapan calon jemaah jauh sebelum keberangkatan.
Di tengah ketiganya, pilihan biro travel bukan sekadar soal harga, melainkan soal amanah dan kejelasan. Membaca data, memeriksa legalitas, dan memahami kebijakan secara bersamaan memberi jemaah gambaran yang lebih jernih tentang apa yang sesungguhnya dihadapi tahun ini—bukan hanya di ruang ibadah, tetapi juga di ruang administrasi, kebijakan, dan informasi.
