Pendahuluan
Kemajuan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya melalui kehadiran kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI). Teknologi ini memungkinkan berbagai pekerjaan dilakukan dengan lebih cepat, mulai dari penyusunan tulisan, penerjemahan bahasa, pengolahan informasi, pembuatan gambar, hingga analisis data untuk membantu pengambilan keputusan. Di satu sisi, AI menawarkan kemudahan dan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, di sisi lain, penggunaannya juga memunculkan persoalan yang berkaitan dengan moralitas, hukum, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab manusia.
Kondisi tersebut menuntut umat Islam untuk tidak sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga memahami konsekuensi yang menyertainya. Kemampuan AI dalam menghasilkan informasi tidak selalu menjamin kebenaran, sebagaimana kemampuannya dalam menyelesaikan pekerjaan tidak serta-merta menjadikan setiap penggunaannya dapat dibenarkan. Teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan dan pelayanan masyarakat, tetapi juga berpotensi digunakan untuk menyebarkan informasi palsu, memanipulasi identitas, melanggar privasi, dan menghasilkan karya tanpa memperhatikan hak pihak lain.
Persoalan tersebut menjadi alasan penting untuk mengembangkan kajian fikih kecerdasan artifisial. Fikih tidak hanya berhubungan dengan persoalan ibadah, tetapi juga dapat digunakan untuk memahami dan memberikan pedoman terhadap berbagai persoalan kehidupan yang terus berkembang. Melalui pendekatan fikih, penggunaan teknologi dapat dinilai berdasarkan prinsip syariat, tujuan pemanfaatannya, serta dampak yang ditimbulkan bagi manusia dan lingkungan sosialnya.
Fikih kecerdasan artifisial dalam tulisan ini dimaknai sebagai kajian mengenai ketentuan hukum dan prinsip etika Islam yang berkaitan dengan pengembangan serta pemanfaatan teknologi AI. Kajian tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai disiplin ilmu, antara lain tafsir, hadis, fikih, usul fikih, ilmu sosial-budaya, dan sains. Dalam lingkungan Muhammadiyah, pembahasan ini juga memiliki hubungan dengan semangat tajdid, yakni upaya memperbarui pemahaman dan mengembangkan pemikiran keislaman agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan landasan ajaran Islam.
Keywords: Muhammadiyah; Munas Tarjih; Majelis Tarjih; Tajdid Muhammadiyah; Fikih Kecerdasan Artifisial; Artificial Intelligence; Usul Fikih; Etika Islam; Kemaslahatan; Transformasi Digital.
Landasan Al-Qur’an dan Hadis dalam Memahami Kecerdasan Artifisial
Meskipun Al-Qur’an tidak menjelaskan kecerdasan artifisial dalam pengertian teknologi modern, kandungan ajarannya menyediakan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menyikapi perkembangan tersebut. Di antara prinsip yang relevan ialah pentingnya ilmu pengetahuan, kehati-hatian dalam menerima informasi, serta kesediaan mempertanggungjawabkan setiap tindakan. Dalam Surah Al-Isra’ ayat 36, Allah Swt. melarang manusia mengikuti sesuatu yang tidak diketahui kebenarannya (Al-Qur’an al-Karim). Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa pendengaran, penglihatan, dan hati nurani akan dimintai pertanggungjawaban. Pesan ini memberikan dasar bahwa seseorang perlu menggunakan pengetahuan dan pertimbangan yang matang sebelum menerima atau menyebarkan suatu informasi.
Prinsip tersebut sangat penting ketika masyarakat memanfaatkan AI. Jawaban yang dihasilkan oleh sistem AI terkadang terlihat meyakinkan, tetapi belum tentu sesuai dengan fakta. Teknologi ini dapat menghasilkan penjelasan yang keliru, menyebutkan referensi yang tidak dapat ditemukan, atau memberikan informasi yang tidak sesuai dengan konteks persoalan. Oleh sebab itu, hasil yang diberikan AI perlu diperiksa kembali sebelum dijadikan dasar untuk mengambil keputusan.
Dalam persoalan keagamaan, misalnya, seseorang sebaiknya tidak langsung menjadikan jawaban AI sebagai dasar untuk menentukan halal dan haram. Informasi yang diperoleh perlu dibandingkan dengan sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk Al-Qur’an, hadis, karya ulama, dan penjelasan ahli yang memahami bidang terkait. Prinsip kehati-hatian tersebut juga sejalan dengan Surah Al-Hujurat ayat 6 yang mengajarkan pentingnya melakukan pemeriksaan terhadap berita (tabayyun) sebelum mempercayainya (Al-Qur’an al-Karim). Dalam kehidupan digital, penerapan tabayyun dapat dilakukan dengan memeriksa sumber informasi, menelusuri konteks peristiwa, memastikan keaslian gambar atau video, serta menilai kemungkinan adanya manipulasi.
Sebagai ilustrasi, sebuah video yang memperlihatkan tokoh agama menyampaikan pernyataan tertentu dapat terlihat asli, padahal suara atau gambarnya telah dimanipulasi menggunakan AI. Apabila video tersebut langsung disebarkan tanpa pemeriksaan, akibatnya dapat berupa fitnah, rusaknya nama baik seseorang, bahkan munculnya perselisihan di tengah masyarakat. Karena itu, semangat tabayyun perlu diterapkan secara lebih luas dalam menghadapi perkembangan teknologi digital.
Landasan etika lainnya dapat ditemukan dalam hadis riwayat Muslim yang menyatakan, “Barang siapa menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami” (Muslim ibn al-Hajjaj, Sahih Muslim, Kitab al-Iman). Demikian pula penegasan kejujuran dalam muamalah dan perdagangan ditegaskan dalam tradisi hadis, seperti dalam Sahih al-Bukhari (Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab al-Buyu’). Hadis-hadis tersebut menegaskan bahwa penipuan dan kecurangan merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Larangan ini tetap relevan ketika penipuan dilakukan melalui sarana teknologi, misalnya dengan membuat identitas palsu, memalsukan suara, memanipulasi dokumen, atau menghasilkan konten yang sengaja digunakan untuk memperdaya orang lain.
Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, persoalan AI perlu dipahami melalui tujuan dan cara penggunaannya, bukan hanya melalui kecanggihan alatnya. Teknologi yang sama dapat memberikan manfaat ketika digunakan untuk membantu penyandang disabilitas, mendukung kegiatan belajar, dan memperluas akses pengetahuan. Sebaliknya, teknologi tersebut dapat menimbulkan kerugian apabila digunakan untuk manipulasi, penipuan, atau pelanggaran terhadap hak orang lain.
Fikih dan Usul Fikih sebagai Kerangka Penetapan Hukum AI
Dalam menentukan hukum suatu perbuatan, fikih mempertimbangkan berbagai unsur, seperti tujuan, cara pelaksanaan, keadaan yang melatarbelakangi, dan akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, kecerdasan artifisial tidak seharusnya langsung dinilai sebagai sesuatu yang sepenuhnya halal atau haram. Penilaiannya perlu disesuaikan dengan bentuk penggunaan dan dampaknya dalam kehidupan manusia.
Salah satu kaidah yang dapat dijadikan dasar ialah al-ashlu fil mu’amalat al-ibahah, yang berarti bahwa hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh selama tidak terdapat dasar syar’i yang melarangnya. Kaidah ini dapat menjadi landasan awal untuk menilai pemanfaatan AI dalam kegiatan yang bermanfaat, seperti membantu pekerjaan administrasi, menerjemahkan dokumen, mengembangkan materi pembelajaran, dan mengolah data.
Namun, kebolehan tersebut tidak dapat dipahami sebagai izin tanpa batas. Penggunaan AI untuk melakukan penipuan, menyebarkan fitnah, mengambil data tanpa hak, atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain harus dinilai berdasarkan ketentuan syariat yang relevan. Dengan demikian, penilaian hukum perlu memperhatikan hubungan antara alat yang digunakan, tujuan yang hendak dicapai, dan akibat yang muncul.
Kaidah al-umuru bi maqasidiha juga memiliki relevansi dalam persoalan ini. Kaidah tersebut menekankan bahwa penilaian suatu perbuatan berkaitan dengan maksud atau tujuannya. Sebagai contoh, seorang pelajar dapat menggunakan AI untuk memperoleh penjelasan tambahan mengenai materi yang belum dipahami. Akan tetapi, penggunaan teknologi yang sama untuk menyalin jawaban dalam ujian yang melarang bantuan pihak lain merupakan tindakan berbeda karena berkaitan dengan kejujuran dan aturan akademik.
Selain itu, kaidah la darara wa la dirar mengandung prinsip bahwa bahaya tidak boleh ditimbulkan maupun dibalas dengan bahaya. Prinsip ini dapat digunakan untuk menelaah penggunaan AI yang mengancam kerahasiaan data, merugikan masyarakat, memperkuat diskriminasi, atau mengakibatkan kerusakan sosial dan ekonomi.
Dari sisi usul fikih, terdapat sejumlah pendekatan yang dapat membantu menganalisis persoalan kecerdasan artifisial. Salah satunya adalah qiyas, yaitu menetapkan hukum terhadap persoalan baru dengan menghubungkannya pada persoalan yang telah memiliki ketentuan hukum karena terdapat kesamaan alasan hukum yang relevan. Pendekatan ini membutuhkan ketelitian agar persamaan yang digunakan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
Pendekatan berikutnya adalah maslahah mursalah, yakni pertimbangan kemaslahatan yang tidak memiliki ketentuan khusus secara langsung, tetapi sejalan dengan tujuan syariat (maqasid al-shari’ah) (Ibn Ashur, 2006). Pendekatan ini dapat membantu menilai penggunaan AI yang berpotensi meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, sadd al-dzari’ah dapat dipertimbangkan untuk mencegah penggunaan sarana yang memiliki potensi kuat mengarah pada kerusakan atau pelanggaran.
Penerapan berbagai pendekatan tersebut perlu dilakukan secara proporsional. Tidak semua teknologi yang berpotensi disalahgunakan harus dilarang secara menyeluruh. Larangan yang terlalu luas dapat menghambat pemanfaatan teknologi untuk kepentingan masyarakat. Sebaliknya, penerimaan tanpa pertimbangan juga dapat mengabaikan ancaman terhadap keselamatan, privasi, dan keadilan.
Dengan demikian, penilaian fikih terhadap AI sebaiknya memperhitungkan manfaat, tingkat risiko, kemungkinan kerugian, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Pada penggunaan berisiko tinggi (high-risk), seperti analisis kesehatan, seleksi penerima bantuan sosial, dan pengambilan keputusan yang memengaruhi hak seseorang, standar manajemen risiko dan keterlibatan manusia yang kompeten perlu dijaga (International Organization for Standardization dan International Electrotechnical Commission, 2023; National Institute of Standards and Technology, 2023).
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kedudukan AI dalam pertanggungjawaban moral. AI merupakan sistem teknologi yang bekerja berdasarkan rancangan, data, dan proses komputasi, bukan manusia yang memiliki tanggung jawab moral sebagaimana subjek manusia. Oleh karena itu, tanggung jawab atas penggunaan dan dampaknya perlu ditelusuri kepada pihak-pihak yang terlibat, termasuk pengembang, penyedia layanan, operator, dan pengguna, dengan mempertimbangkan kewenangan serta peran masing-masing. Adapun penetapan tanggung jawab hukum harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan keadaan kasus yang dihadapi.
Dimensi Sosial dan Budaya dalam Penggunaan AI
Perkembangan teknologi tidak dapat dipisahkan dari keadaan sosial masyarakat. Setiap teknologi hadir dalam lingkungan yang memiliki perbedaan tingkat pendidikan, kemampuan ekonomi, budaya, dan akses terhadap informasi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai AI perlu memperhatikan dampaknya terhadap hubungan sosial dan kehidupan budaya masyarakat.
Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian ialah ketimpangan akses digital. Sebagian masyarakat memiliki perangkat yang memadai, jaringan internet yang stabil, serta kemampuan menggunakan teknologi. Namun, sebagian lainnya masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan pengetahuan. Apabila pelayanan pendidikan, pekerjaan, dan administrasi publik semakin mengandalkan AI tanpa mempertimbangkan kondisi tersebut, kelompok yang memiliki keterbatasan akses dapat mengalami kesulitan yang lebih besar.
Dalam perspektif keadilan sosial dan etika global, teknologi seharusnya membantu memperluas kesempatan serta menjunjung tinggi martabat manusia (UNESCO, 2021). Lembaga pendidikan, misalnya, perlu menghindari sistem penilaian yang hanya menguntungkan siswa yang mempunyai akses terhadap aplikasi AI berbayar. Dukungan berupa fasilitas, pelatihan, dan penguatan kemampuan berpikir kritis perlu diberikan agar pemanfaatan teknologi tidak memperlebar kesenjangan.
Persoalan budaya juga perlu diperhatikan. Sistem AI dapat memberikan jawaban yang kurang sesuai dengan konteks bahasa daerah, kebiasaan masyarakat, atau tradisi keilmuan setempat. Dalam pembahasan agama, keterbatasan konteks tersebut dapat menghasilkan penjelasan yang terlalu sederhana terhadap persoalan yang sebenarnya memiliki perbedaan pendapat di kalangan ulama.
Untuk mengatasi masalah tersebut, pengembangan AI perlu mempertimbangkan keberagaman bahasa dan budaya. Dokumentasi pengetahuan lokal serta tradisi keilmuan Islam di Indonesia dapat menjadi bagian penting dalam upaya memperluas representasi pengetahuan, selama proses pengumpulan dan pemanfaatannya dilakukan dengan memperhatikan ketepatan informasi serta hak pihak terkait.
Perubahan dunia kerja akibat otomatisasi juga merupakan persoalan yang tidak dapat diabaikan. AI dapat mengambil alih sebagian pekerjaan rutin, tetapi juga berpotensi menciptakan bidang pekerjaan dan keterampilan baru. Oleh karena itu, perhatian tidak cukup diarahkan pada kemungkinan hilangnya pekerjaan, melainkan juga pada kesiapan masyarakat menghadapi perubahan tersebut.
Dari sudut pandang etika Islam, penggunaan teknologi perlu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Lembaga dan perusahaan yang memanfaatkan AI sebaiknya memperhatikan hak pekerja, memberikan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan, dan menghindari penggunaan teknologi yang merugikan pekerja secara tidak adil.
Dengan demikian, kajian sosial-budaya memperluas pemahaman tentang kemaslahatan. Manfaat AI tidak cukup diukur berdasarkan kecepatan dan keuntungan ekonomi, tetapi juga berdasarkan kemampuannya memperluas akses, menjaga martabat manusia, menghormati keragaman, serta mengurangi ketimpangan dalam masyarakat.
Memahami Kemampuan dan Keterbatasan AI melalui Perspektif Sains
Kajian fikih kecerdasan artifisial membutuhkan pemahaman ilmiah tentang teknologi yang sedang dibahas. Penilaian hukum dan etika akan lebih tepat apabila didasarkan pada pengetahuan mengenai cara kerja AI, kemampuan yang dimiliki, serta keterbatasan dan risikonya.
Secara umum, kecerdasan artifisial merupakan bidang teknologi yang memungkinkan komputer menjalankan berbagai tugas, seperti mengenali pola, mengolah bahasa, membuat prediksi, dan menghasilkan konten. Sebagian sistem AI dikembangkan melalui proses pelatihan menggunakan kumpulan data dalam jumlah besar. Hasil yang diberikan dipengaruhi oleh rancangan sistem, karakteristik data, masukan pengguna, dan cara teknologi tersebut digunakan.
Salah satu bentuknya adalah AI generatif, yang dapat menghasilkan tulisan, gambar, suara, maupun video. Walaupun hasilnya sering terlihat alami dan meyakinkan, keluaran tersebut tidak selalu benar. Sistem AI dapat memberikan informasi yang tidak akurat, menghasilkan jawaban yang bias, atau memunculkan persoalan berkaitan dengan kerahasiaan data dan hak cipta.
Pemahaman mengenai keterbatasan tersebut diperlukan oleh ulama, pendidik, peneliti, dan masyarakat. Kecanggihan teknologi tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran kebenaran. Setiap hasil AI tetap perlu dinilai berdasarkan ketepatan informasi, kejelasan sumber, keamanan, dan kesesuaiannya dengan tujuan penggunaan.
Dalam kegiatan keagamaan, misalnya, AI dapat dimanfaatkan untuk membantu mencari literatur, merangkum pembahasan ulama, menerjemahkan teks, dan mengelompokkan informasi. Namun, kemampuan tersebut tidak dengan sendirinya memberikan AI kewenangan untuk menetapkan fatwa secara mandiri. Penetapan fatwa membutuhkan penguasaan dalil, metodologi pengambilan hukum, pemahaman terhadap keadaan yang dihadapi, dan pertimbangan kemaslahatan.
Hal yang sama berlaku dalam bidang pendidikan. AI dapat membantu guru menyiapkan bahan ajar, menyusun latihan, dan memberikan alternatif penjelasan. Meskipun demikian, guru tetap memiliki tanggung jawab untuk memeriksa kebenaran materi, menyesuaikannya dengan kebutuhan siswa, serta membangun hubungan pendidikan yang melibatkan keteladanan dan pemahaman terhadap kondisi peserta didik.
Oleh karena itu, kerja sama antara ahli agama dan ahli teknologi perlu dikembangkan. Ulama membutuhkan pengetahuan yang memadai mengenai perkembangan sains agar dapat menilai persoalan secara tepat. Sebaliknya, pengembang teknologi perlu memahami nilai moral, kebutuhan masyarakat, dan konsekuensi sosial dari sistem yang mereka ciptakan. Pertemuan berbagai bidang keilmuan tersebut dapat menghasilkan panduan yang lebih menyeluruh dan dapat diterapkan.
Tajdid Muhammadiyah dan Penguatan Peran Majelis Tarjih
Muhammadiyah dikenal memiliki tradisi pembaruan pemikiran Islam yang berlandaskan Al-Qur’an dan Sunnah serta diwujudkan melalui berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Tradisi tersebut memiliki relevansi dengan perkembangan AI karena perubahan teknologi menuntut umat Islam untuk terus mengembangkan pengetahuan dan merespons persoalan secara bertanggung jawab.
Dalam kerangka Tajdid Muhammadiyah, kecerdasan artifisial dapat dipandang sebagai perkembangan yang menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Peluangnya terlihat pada kemungkinan meningkatkan mutu pembelajaran, memperluas penyebaran ilmu, membantu pelayanan kesehatan, dan mendukung pengelolaan organisasi. Adapun tantangannya berkaitan dengan perlindungan nilai agama, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab manusia dalam memanfaatkan teknologi.
Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memiliki peran penting dalam pengembangan pemikiran keislaman yang berlandaskan sumber ajaran Islam dan memperhatikan persoalan kontemporer. Dalam menghadapi AI, kajian tarjih dapat diperkuat melalui kolaborasi antara ahli tafsir, hadis, fikih, usul fikih, teknologi informasi, hukum, etika, pendidikan, dan ilmu sosial.
Pembahasan mengenai AI sebaiknya diarahkan pada masalah konkret yang dihadapi masyarakat. Beberapa di antaranya adalah penggunaan AI dalam penulisan karya ilmiah, perlindungan data warga dan jamaah, keabsahan konten dakwah yang dihasilkan oleh teknologi, serta pencegahan penyalahgunaan identitas digital. Dengan pembahasan yang konkret, hasil kajian dapat memberikan panduan yang lebih mudah dipahami dan diterapkan.
Dalam konteks Munas Tarjih, persoalan fikih kecerdasan artifisial dapat diusulkan sebagai salah satu bahan kajian keislaman kontemporer. Usulan ini dimaksudkan untuk membuka ruang pembahasan yang terarah, bukan untuk menyatakan bahwa telah terdapat keputusan resmi Munas Tarjih mengenai seluruh persoalan AI.
Proses pengembangan panduan tersebut dapat dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang benar-benar terjadi di masyarakat. Setelah itu, dilakukan penelaahan terhadap dalil dan kaidah syariat, pengumpulan informasi teknis dari para ahli, analisis manfaat dan risiko, serta perumusan rekomendasi yang dapat diterapkan. Panduan yang dihasilkan juga perlu ditinjau kembali ketika teknologi dan keadaan masyarakat mengalami perubahan.
Dengan demikian, tajdid tidak berarti menerima setiap perkembangan secara otomatis ataupun menolak teknologi hanya karena belum dikenal sebelumnya. Tajdid merupakan upaya mengembangkan pemahaman dan mencari jalan keluar terhadap persoalan baru dengan tetap berpegang pada prinsip ajaran Islam.
Muhammadiyah dapat berkontribusi dalam membangun budaya penggunaan AI yang bertanggung jawab melalui literasi digital di sekolah dan perguruan tinggi, pelatihan bagi guru dan mubalig, penelitian lintas disiplin, serta penyusunan pedoman penggunaan AI di lingkungan amal usaha. Langkah-langkah tersebut dapat menjadikan perkembangan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kemaslahatan masyarakat.
Langkah Nyata Menghadapi Persoalan Kecerdasan Artifisial
Agar fikih kecerdasan artifisial tidak berhenti pada pembahasan teoritis, prinsip-prinsip yang telah diuraikan perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh individu, keluarga, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan pemerintah:
- Membiasakan verifikasi informasi: Masyarakat perlu memeriksa kebenaran informasi yang dihasilkan AI, terutama ketika berkaitan dengan agama, kesehatan, hukum, dan persoalan publik. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan menelusuri sumber asli, membaca dokumen resmi, memeriksa penelitian yang relevan, atau meminta penjelasan dari ahli. Informasi yang belum terbukti kebenarannya tidak seharusnya langsung disebarkan sebagai fakta.
- Membangun aturan penggunaan AI di lingkungan pendidikan: Sekolah dan perguruan tinggi perlu menentukan batas penggunaan AI dalam pengerjaan tugas, ujian, dan penelitian. Teknologi tersebut dapat digunakan untuk membantu memahami materi, menemukan gagasan awal, atau memperbaiki bahasa sesuai aturan lembaga. Namun, penggunaan AI tidak boleh dijadikan alasan untuk memalsukan data, membuat referensi fiktif, atau mengaku sebagai penulis tunggal atas pekerjaan yang sebenarnya tidak dilakukan sendiri. Penggunaan AI yang berpengaruh secara substansial perlu dinyatakan secara terbuka sesuai kebijakan akademik.
- Memperkuat perlindungan data pribadi: Pengguna harus berhati-hati ketika memasukkan informasi sensitif ke dalam layanan AI. Nomor identitas, kata sandi, catatan kesehatan, informasi keuangan, dan dokumen rahasia tidak seharusnya diunggah tanpa pertimbangan keamanan dan kewenangan yang jelas. Lembaga pendidikan maupun organisasi perlu menetapkan aturan mengenai jenis data yang boleh diproses dan pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kebocoran.
- Menjaga keakuratan informasi keagamaan: AI dapat dimanfaatkan untuk mendukung persiapan ceramah, kajian, dan penulisan materi dakwah. Namun, ayat Al-Qur’an, teks hadis, kutipan ulama, dan sumber referensi harus diperiksa melalui sumber yang dapat dipercaya. Penceramah perlu memastikan keaslian suatu riwayat sebelum menyampaikannya sebagai hadis. Perbedaan pendapat di kalangan ulama juga perlu dijelaskan secara proporsional agar penggunaan AI tidak memperbesar kesalahpahaman.
- Mempertahankan pengawasan manusia dalam keputusan penting: Hasil AI sebaiknya diperlakukan sebagai bahan pertimbangan, bukan sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan keputusan yang memengaruhi hak seseorang. Dalam pendidikan, misalnya, keputusan kelulusan tidak seharusnya hanya didasarkan pada penilaian otomatis. Dalam penyaluran bantuan sosial, hasil analisis teknologi perlu dilengkapi dengan pemeriksaan terhadap kondisi nyata dan mekanisme pengajuan keberatan.
- Mencegah diskriminasi dan penyalahgunaan identitas: Penggunaan AI perlu disertai pemeriksaan terhadap kemungkinan bias yang merugikan kelompok tertentu. Pembuatan gambar, suara, atau video yang menyerupai orang nyata juga harus memperhatikan persetujuan, privasi, dan dampak yang mungkin ditimbulkan. Konten sintetis yang berpotensi menyesatkan perlu diberi penjelasan yang memadai.
- Memperluas pendidikan literasi AI: Pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, dan komunitas masyarakat perlu memberikan pemahaman mengenai cara menggunakan AI secara bertanggung jawab. Pendidikan tersebut tidak cukup hanya mengajarkan penggunaan aplikasi, tetapi juga harus mencakup kemampuan memeriksa informasi, menjaga keamanan data, menghormati hak cipta, dan memahami konsekuensi sosial teknologi.
Berbagai langkah tersebut dapat dikembangkan menjadi pedoman yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lembaga. Penerapannya perlu mempertimbangkan tingkat risiko, kemampuan masyarakat, serta peraturan yang berlaku (International Organization for Standardization dan International Electrotechnical Commission, 2023). Dengan demikian, fikih kecerdasan artifisial dapat berfungsi sebagai pedoman praktis dalam menyelesaikan persoalan yang muncul akibat perkembangan teknologi.
Penutup
Kehadiran kecerdasan artifisial telah membuka berbagai kemungkinan baru dalam kehidupan manusia. Teknologi ini dapat mendukung pendidikan, meningkatkan akses terhadap pengetahuan, membantu pelayanan kesehatan, dan mempermudah pekerjaan. Namun, pemanfaatannya juga menghadirkan tantangan berupa informasi palsu, pelanggaran privasi, ketidakadilan, penipuan, serta penyalahgunaan kekuasaan.
Dalam perspektif Islam, persoalan tersebut perlu dikaji melalui perpaduan antara ajaran Al-Qur’an dan hadis, kaidah fikih, metodologi usul fikih, serta pengetahuan ilmiah mengenai karakteristik teknologi dan dampaknya. Nilai kejujuran, kehati-hatian, perlindungan terhadap hak orang lain, dan pertimbangan kemaslahatan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara penggunaan AI yang bertanggung jawab.
Kajian fikih kecerdasan artifisial hendaknya tidak terbatas pada penentuan hukum secara umum. Lebih dari itu, kajian ini perlu memberikan jawaban atas persoalan yang dihadapi masyarakat, seperti cara menggunakan AI dalam pendidikan tanpa mengabaikan integritas akademik, menjaga kerahasiaan data, memverifikasi informasi keagamaan, serta melindungi kelompok yang rentan terhadap dampak teknologi.
Bagi Muhammadiyah, persoalan AI dapat menjadi ruang pengembangan pemikiran dalam semangat Tajdid Muhammadiyah. Majelis Tarjih dan Tajdid dapat memperkuat kajian lintas disiplin dengan melibatkan ulama, ilmuwan, praktisi teknologi, dan ahli sosial. Munas Tarjih juga dapat dipertimbangkan sebagai salah satu forum untuk membahas persoalan tersebut sesuai dengan mekanisme organisasi dan kebutuhan masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan pemanfaatan AI tidak semata-mata ditentukan oleh kecepatan, kecanggihan, atau efisiensi yang dihasilkan. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana teknologi tersebut membantu manusia memperoleh pengetahuan yang benar, memperjuangkan keadilan, menjaga martabat sesama, mengurangi kerugian, dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Dengan menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai pedoman, fikih kecerdasan artifisial dapat menghubungkan tradisi keilmuan Islam dengan kemajuan sains modern demi kehidupan masyarakat yang lebih beradab dan berkeadilan.
Daftar Pustaka
Al-Qur’an al-Karim.
Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. Sahih al-Bukhari. Kitab al-Buyu’.
Ibn Ashur, Muhammad al-Tahir. 2006. Treatise on Maqasid al-Shari’ah. Diterjemahkan oleh Mohamed El-Tahir El-Mesawi. London: International Institute of Islamic Thought.
International Organization for Standardization dan International Electrotechnical Commission. 2023. ISO/IEC 23894:2023 Information Technology—Artificial Intelligence—Guidance on Risk Management. Geneva: ISO.
Muslim ibn al-Hajjaj. Sahih Muslim. Kitab al-Iman.
National Institute of Standards and Technology. 2023. Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0). NIST AI 100-1. Gaithersburg, Maryland: U.S. Department of Commerce.
UNESCO. 2021. Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
