“Beri aku satu jabatan, niscaya aku akan bungkam dengan sendirinya.” Transformasi parodik atas ungkapan retoris yang mapan dalam diskursus publik itu paling pas untuk melukiskan Rocky Gerung hari ini. Baru-baru ini ia berdiri di Istana Negara dengan setelan jas rapi, mengucapkan sumpah, lalu menunduk takzim di hadapan Presiden Prabowo Subianto.
Pemandangan itu sungguh ironis mengingat bertahun-tahun lamanya ia dikenal sebagai kritikus paling vokal terhadap kekuasaan. Kini ia justru berdiri di jantung kekuasaan, bukan sebagai penantang, melainkan sebagai bagian dari perangkat resmi istana.
Ia dilantik bersama 25 tokoh lain sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Bung Karno dulu meminta seribu orang tua dan sepuluh pemuda untuk mengguncang dunia. Rocky memilih jalur lebih hemat: satu kursi empuk sudah cukup untuk mengguncang reputasinya sendiri.
Tak perlu seribu orang, tak perlu sepuluh pemuda. Cukup satu kursi, satu jas, dan satu sumpah yang diucapkan di hadapan orang yang selama ini menjadi sasaran kritiknya. Publik pun tercengang, sebagian kecewa, sebagian lagi merasa telah menduga sejak lama. Sebab dalam politik, selalu ada harga yang harus dibayar untuk setiap kursi yang ditawarkan.
Pedang yang Kembali ke Sarung
Bertahun-tahun publik memperlakukan Rocky nyaris seperti makhluk setengah dewa. Kritiknya menukik dan tak kenal sungkan. Ia berbicara dengan gagah, penuh keyakinan, seolah tak ada kekuatan mana pun yang mampu membungkamnya.
Pada Januari 2017, di panggung ILC, ia menyebut pembuat hoaks terbaik adalah penguasa. Alasannya, penguasa memegang seluruh peralatan untuk berbohong, mulai dari intelijen, data statistik, hingga media massa. Pernyataan itu menjadi viral, dikutip di mana-mana, dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai suara kritis yang sulit dibantah.
Setahun kemudian ia kembali mengguncang panggung yang sama dengan menyatakan kitab suci adalah fiksi, lalu menjelaskan bahwa fiksi bukan kebohongan, melainkan energi yang menghidupkan imajinasi tentang hari akhir. Kalimat itu mengundang amarah dan laporan polisi.
Di siaran iNews, ia hampir beradu fisik dengan Silfester Matutina setelah melempar kata “bodoh” kepada lawan debatnya. Kontroversi demi kontroversi seolah menjadi bahan bakar yang membuat namanya terus menyala. Setiap serangan terhadap dirinya justru menambah legenda bahwa ia adalah petarung gagasan yang tak bisa dibeli.
Semua itu membentuk citra petarung gagasan yang tak bisa dibeli. Citra itu laku keras. Penonton bersorak, rating naik, dan kemarahan lawan menjadi iklan gratis. Namun, pedang setajam apa pun hanya tampak gagah selama terhunus.
Begitu Istana menawarkan sarung beludru, Rocky masuk dengan sukarela, lengkap dengan jas yang pas di badan. Ia tidak melawan, tidak menolak, tidak pula memberi jeda untuk berpikir. Ia menerima. Dan dalam politik, menerima sering kali berarti menyerahkan sebagian dari diri yang dulu diperjuangkan.
Ada janji lama yang kini menagih. Pada 2019, Rocky berjanji akan mengkritik Prabowo 12 menit setelah dilantik menjadi presiden. Janji itu diucapkan dengan lantang, disambut dengan tepuk tangan, dan dianggap sebagai bukti kesetiaan pada prinsip. Kini justru dirinya yang dilantik. Yang tampak lebih dulu bukan kritik, melainkan punggung yang membungkuk.
Dua belas menit itu rupanya tersangkut di antrean tanda tangan berita acara. Janji yang dulu terdengar heroik kini menjelma menjadi lelucon yang pahit. Publik mengingatnya dan sejarah akan mencatatnya.
Wasit yang Digaji Salah Satu Kesebelasan
Usai pelantikan, Rocky menjelaskan tugasnya. Ia menyebut fungsi Wantimpres bersifat normatif dan etis ketimbang teknis, yakni memantau agar kebijakan tetap berkaitan dengan janji presiden semasa kampanye. Ia juga menyebut langkahnya sebagai “radical break”.
Patahan yang radikal, memang. Hanya saja, patahnya ke arah Istana. Bukan patahan yang memisahkan diri dari kekuasaan, melainkan patahan yang menyatukan diri dengannya. Istilah “radical break” pun terdengar seperti pembenaran intelektual atas keputusan yang sesungguhnya pragmatis.
Pembelaan itu rapi, sebagaimana filsuf mana pun pandai membungkus keputusan praktis dengan jubah konsep. Tetapi pertanyaannya sederhana: etika siapa yang dijaga? Dewan ini ditunjuk, dilantik, dan diambil sumpahnya oleh orang yang hendak diawasi. Pengawas yang kursi, fasilitas, dan protokolnya datang dari pihak yang diawasi sama saja dengan wasit yang digaji oleh salah satu kesebelasan. Peluit boleh ditiup, asal tidak merugikan tuan rumah. Pertandingan boleh berjalan, asal skor akhirnya tetap menguntungkan yang punya kuasa.
Padahal Rocky sendiri yang dulu mengajari publik bahwa kekuasaan menguasai perangkat pengolah informasi. Kini ia duduk di lingkar yang memegang perangkat itu. Ia bisa berdalih masuk demi membenahi dari dalam. Dalih semacam itu selalu terdengar mulia sebelum dua hal terjadi: kursi mulai nyaman dan kata “tidak” mulai mahal.
Sejarah politik kita penuh dengan kritikus yang berangkat dengan tekad membenahi dari dalam lalu pulang membawa gelar penasihat. Mereka masuk dengan gagah, keluar dengan kompromi. Dan publik, seperti biasa, hanya bisa menonton dari kejauhan.
Kemampuan retorikanya tak perlu diragukan. Yang patut dipertanyakan adalah untuk siapa kemampuan itu kini bekerja. Dulu ia memakainya untuk membongkar klaim penguasa. Sekarang ia memakainya untuk menjelaskan mengapa dirinya boleh duduk bersama penguasa.
Filsafatnya sama, hanya alamat pengirimannya yang berganti. Dulu kritiknya ditujukan ke Istana, kini pembelaannya ditujukan untuk Istana. Dulu ia berbicara mewakili rakyat; kini ia berbicara mewakili kursinya.
Kritik Butuh Jarak, Bukan Jabatan
Modal utama intelektual publik adalah jarak. Tanpa jarak, kritik menyusut menjadi masukan, dan masukan hanya didengar selama menyenangkan telinga. Karena itu, para pemikir yang dihormati umumnya menolak kursi pemberian penguasa.
Mereka paham bahwa wibawa moral tidak bisa dibawa masuk ke ruang rapat lalu keluar dalam keadaan utuh. Wibawa itu akan tergores oleh kompromi, tergerus oleh kepentingan, dan akhirnya hilang ditelan kenyamanan.
Ada pula soal hak bicara. Selama bertahun-tahun Rocky leluasa menunjuk siapa pun yang dianggapnya hamba kekuasaan. Hak itu kini menyusut dan para pendukungnya yang paling dirugikan. Mereka yang dulu membela, menyebarkan klipnya, dan bertengkar dengan kerabat demi dirinya kini diminta bertepuk tangan melihat sang idola bersalaman dengan sasaran kritiknya.
Kesetiaan mereka dibalas dengan undangan resmi dan sumpah jabatan. Bukan dengan pembelaan, bukan dengan penjelasan, melainkan dengan kenyataan bahwa idola mereka kini duduk di kursi yang dulu mereka benci.
Meski begitu, Rocky layak mendapat keadilan. Ia menegaskan tetap kritis meski kini masuk ke pemerintahan. Janji itu patut diuji, bukan dicemooh sebelum waktunya. Ujiannya terukur. Kebijakan kontroversial pasti datang, dan publik akan menghitung berapa kali kata “tidak” keluar dari mulut seorang anggota Wantimpres.
Jika ia berani menolak secara terbuka dan menanggung akibatnya, sebagian dari tulisan ini boleh dicabut. Jika yang terdengar hanya “arahan presiden sudah tepat”, kursi itu sudah menjawab untuknya. Waktu akan membuktikan apakah ia benar-benar kritikus yang menyamar sebagai penasihat atau penasihat yang menyamar sebagai kritikus.
Sebagai filsuf, Rocky tahu betul bahwa diam pun sebuah argumen. Kita tinggal menunggu apakah ia akan memakainya. Dan jika benar ia memakainya, maka dua belas menit yang dulu dijanjikan akan menjadi monumen kecil bagi sebuah prinsip yang perlahan hilang: bahwa kritik sejati tidak pernah nyaman, dan kenyamanan sejati tidak pernah kritis.
