KULIAHAISLAM.COM – Yang pertama dan utama sekali adalah dari kelompok tertentu seperti lingkaran dinastik oligarkis, golongan tim sukses, dan kelompok relawan, mereka itulah yang merasa diri sudah bekerja berkorban untuk mendukung dalam meraih kemenangan tampuk kekuasaan, kepala Daerah di lembaga pemerintahan.
Mereka yang seolah-olah tampil sebagai kelompok yang berkuasa, berhak menyortir orang-orang tertentu untuk menduduki posisi dan jabatan di lembaga pemerintahan atau lembaga startegis lainnya. Pun, mereka yang siap sedia memasang badan untuk melindungi para pemimpin kepala Daerah, pejabat publik dan para junjungannya, tampil selayaknya tameng tebal untuk membendung dari setiap serangan, ancaman, kritikan, dan koreksi dari warga masyarakat diluar birokrasi kekuasaan.
Dengan kata lain, tugas fungsi mereka yang tergabung dalam kelompok relawan-relawan pendukung pemimpin kepala Daerah ini seperti orang-orang yang di ternak, kembang biak dan di lindungi oleh untuk melindungi birokrasi kekuasaan dan juga lembaga pemerintahan, lebih-lebih menjaga stabilitas dan keamanan aktivitas warga masyarakat di wilayah Daerah.
Begitupun, dalam profesi seorang pengajar/guru, guru-guru lebih senang menjadi pelayan kepala Daerah, birokrasi kekuasaan, mereka menjadi penjilat pantat kekuasaan di lembaga pemerintahan, berlindung di balik kebesaran pejabat’ publik yang memegang kekuasaan.
Dengan dalih, untuk menjalin hubungan, kerjasama dan silaturahim antar semua pihak. Padahal, motivasi itu semua adalah untuk berlindung dari kebijakan kekuasaan, untuk mengamankan posisi dan jabatan, dan juga untuk mendapatkan proyek dan bisnis dari kekuasaan. Semacam kongkalingkong dengan birokrasi kekuasaan di lembaga pemerintahan.
Secara bersamaan, mereka lebih cenderung berpihak kepada siswa-siswi yang kayak raya, pintar cerdas, dan anak-anak yang terpandang, kemudian mereka cenderung sekali bersikap untuk menghina, meremehkan dan siswa-siswi dari kaum fakir, miskin, lemah dan terbelakang.
Kemudian mengabaikan tugas dan kewajiban untuk mengajarkan siswa-siswi, mereka menyakiti, menghukum, dan bahkan menindas rendahkan harkat dan martabat siswa-siswi. Artinya bahwa, guru-guru dilingkungan sekolah tersebut seolah-olah mengajarkan diskriminasi, dominasi, kebencian dan ketidakadilan pada siswa-siswi yang beraktivitas di sekolah itu.
Lebih-lebih, dalam persoalan prestasi yang diraih oleh siswa-siswi disekolah atau diluar sekolah tersebut maka para guru-guru, pihak pendidikan dan pejabat’ publik di daerah itu seolah-olah tampil sebagai bintang, pahlawan untuk memarkan wajah di baliho yang besar, dan perayaan seremonial simbolik lainnya.
Pemimpin kepala Daerah gemar sekali tampil pamer hidup bermewah-mewah (glamour), bermegah-megahan (privilege), berfoya-foya dan berhura-hura (serakah-rakus) di lingkaran golongan dinastik oligarkis tertentu, gemar sekali tampil seremonial formalistik simbolik belaka, menyebarkan informasi bohong lagi kosong melompong pada warga masyarakat.
Alih-alih, mereka berkerja untuk mendukung kebijakan berpihak pada kebajikan warga, mendengar aspirasi keluhan, merasakan jeritan denyut nadi kesusahan, menemani aktivitas kaum fakir miskin dan lemah terbelakang (mustadafin), dan melindungi harkat martabat sesama manusia dan seluruh masyarakat.
Tetapi yang terjadi adalah mereka seringkali tampil sebagai pembawa kegentingan yang berbahaya bagi sesama umat manusia dan pembawa kesusahan dan kesulitan bagi nasib hajat hidup dalam aktivitas warga masyarakat.
Pemimpin kepala Daerah yang menduduki jabatan kekuasaan di lembaga Pemerintahan adalah mereka yang menjalankan amanah kekuasaan secara sembarangan sembrono, bahkan seringkali menampilkan tindakan brutalitas, sadisme, kekerasan dan kebiadaban bagi nasib hajat hidup warga masyarakat. Mereka menebarkan ketakutan, kebencian, kekejaman, dan kerusakan yang menyangkut interaksi sosial, hubungan antar manusia dan warga, dan kerukunan umat beragama. Artinya, pemimpin kepala Daerah tampil bertindak sebagai lembaga yang gemar melanggengkan aktivitas kejahatan, keburukan, dan kehancuran ditengah aktivitas hidup warga masyarakat.
Dengan demikian, pemimpin kepala Daerah yang menjalankan kekuasaan di lembaga birokrasi kekuasaan adalah pertama-tama mereka bekerja untuk mendistribusikan jabatan kekuasaan bagi lingkaran keluarga dekatnya untuk menempati posisi jabatan strategis di lembaga pemerintahan, kemudian mengincar angggaran belanja Daerah untuk kepentingan politik keluarganya, lalu kemudian menempatkan kelompok orang-orang dalam birokrasi pemerintahan dan jabatan strategis di lembaga-lembaga milik pemerintahan Daerah.
Maka, kita bisa melihat bahwa sebahagian besar lingkaran dinastik oligarkis menempati posisi jabatan strategis di lembaga birokrasi kekuasaan pemerintahan. Misalnya, seorang bapak menjadi walikota dan Wakil kota (eksekutif), istri-istrinya menjadi ibu PKK, anak-anaknya menjadi anggota dewan wakil rakyat (legislatif), iparnya atau anggota keluarga dekatnya menjadi Sekretaris Daerah, kepala dinas dan seterusnya. Begitupula seterusnya bahwa posisi, jabatan dan kekuasaan di lembaga birokrasi pemerintahan Daerah tertentu adalah dikelilingi oleh sekelompok lingkaran dinastik oligarkis yang menduduki jabatan strategis itu berjalan secara dinamis, sistematis dan massif berkelanjutan di setiap wilayah Daerah.
Akhirnya, hidup warga masyarakat semakin dalam kondisi fakir miskin, lemah, terbelakang dan terpinggirkan untuk mendapat akses pendidikan, ekonomi, sosial, politik, budaya dan kesehatan di wilayah Daerah. Kondisi Daya beli masyarakat semakin menurun, tidak bisa membiayai kebutuhan hidup sehari-hari.
