Bung Hatta, Wakil Presiden pertama Indonesia, pernah mengkritik praktik kepemimpinan sahabatnya sendiri, Presiden Sukarno, karena dinilai telah melukai nilai-nilai demokrasi. Dalam risalah pendek berjudul Demokrasi Kita, Hatta mengkritik sikap Sukarno yang ingin menerapkan gagasan “Demokrasi Terpimpin”.
Bagi Sukarno, sistem demokrasi yang “membebek” ke Amerika Serikat tidak cocok diterapkan di Indonesia. Free fight liberalism, istilah yang merujuk pada sistem demokrasi Barat, menurut Sukarno hanya akan menimbulkan perpecahan. Ia berpendapat demokrasi di Indonesia harus berasaskan semangat gotong royong—membangun negara bersama-sama—yang pada hakikatnya menunjukkan keengganan Sukarno terhadap adanya oposisi.
​Semua elemen kekuasaan, mulai dari golongan Nasionalis, Komunis, Islam, hingga militer, berada di bawah kendalinya. Ia bahkan membubarkan DPR hasil pemilu untuk memuluskan jalan bagi Demokrasi Terpimpin. Tugas DPR yang seharusnya menjadi pengendali syahwat politik presiden, di era Sukarno, hanya berfungsi sebagai pemberi dasar hukum semata.
Pada titik ini, Sukarno mereduksi peran DPR menjadi sekadar “tukang stempel” bagi segala keinginan yang terlintas di pikirannya. Tentu saja, sebagai seorang ideolog dan intelektual besar, kita tetap menghormatinya. Namun, pemujaan berlebih terhadap sosok (kultus individu) akan menumpulkan daya kritis kita terhadap kekuasaan. Kekuasaan yang tidak dibatasi dan tidak dikontrol cenderung menjadi korup.
​Sukarno menginginkan demokrasi khas Indonesia, namun ia terjebak dalam ilusi kekuasaan ala Raja Jawa—sebuah modus berpikir politik feodalisme yang dominan pada periode pra-Indonesia, baik secara de jure maupun de facto.
Feodalisme tidak selalu muncul dalam struktur resmi atau AD/ART organisasi. Ia bisa hidup subur dalam kultur politik kontemporer, bahkan di bawah label kepemimpinan demokratis. Seorang penguasa bisa saja bersembunyi di balik kata “demokrasi”, namun rakyat tetap dapat melakukan “diagnosis politis” melalui praktik pengelolaan kekuasaan untuk menguji klaim tersebut.
​Sejarah mencatat sosok Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Dinasti Umayyah. Oleh sebagian ulama, ia disejajarkan dengan Al-Khulafa al-Rasyidun karena kepemimpinannya yang dianggap paling adil. Ia berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muslim maupun dzimmi (non-Muslim di wilayah Islam). Ia adalah pemimpin yang hidup sederhana, bersahaja, dan tidak haus harta. Darah kakek buyutnya, Umar bin Khattab sang pembaharu, mengalir dalam dirinya. Pada dasarnya, musuh utama demokrasi adalah mentalitas rakus.
​Salah satu persoalan melemahnya demokrasi di Indonesia yang perlu diwaspadai adalah masuknya militer ke ruang sipil. Militer, pada hakikatnya, adalah alat negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menggunakan kekerasan fisik atau senjata demi menjaga teritorial dari ancaman asing.
Namun faktanya, dengan dalih kesejahteraan, muncul upaya agar militer diperbolehkan berbisnis. Bisnis adalah wilayah sipil; jika dimasuki militer, akan muncul konsekuensi serius. Otoritarianisme sering kali bermula saat militer merambah ruang sipil. Kita bisa melihat bagaimana purnawirawan jenderal kini mendominasi struktur ekonomi dan politik, seperti penguasaan lahan tambang yang berdampak pada kerusakan alam.
​Anda dapat merujuk pada buku Melacak Akar Otoritarianisme Indonesia (editor Baskara T. Wardaya) atau 1965 Di Masa Kini (editor Marthen质Eickhoff, dkk) untuk penjelasan lebih mendalam. Di daerah saya, Bojonegoro, militer kerap membekingi perampasan lahan demi perusahaan migas asing.
Perlawanan di Jawa Timur sering kali redup karena trauma kolektif masa lalu, seperti peristiwa Banyuwangi yang memicu adu domba antara kelompok “abangan” dan “putihan”, padahal di akar rumput mereka hidup berdampingan.
​Otoritarianisme tidak hanya terjadi pada sektor sumber daya alam, tetapi merambah ke pendidikan, desa, agraria, hingga penegakan hukum. Hal yang menarik adalah munculnya modus berpikir militeristik dalam kehidupan sipil. Secara tidak sadar, banyak orang menjawab “Siap, laksanakan!” saat menerima perintah atasan tanpa ruang dialog. Padahal, dialog adalah pilar utama demokrasi. Dalam analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis), kekuasaan sangat menentukan pola komunikasi.
​Gus Dur di eranya pernah berupaya menghapus Dwifungsi ABRI karena menyadari bahwa keterlibatan militer dalam wilayah sipil menghambat penegakan hukum. Akibatnya, ia dikudeta dari kursi kepresidenan, terlebih setelah ia meminta maaf secara terbuka kepada para penyintas tragedi ’65.
Jika kita meneladani Umar bin Khattab, ia bahkan pernah memecat panglima besar seperti Khalid bin Walid demi menjaga prinsip, dan ia tidak membagikan tanah kepada prajurit agar mereka tetap fokus di barak. Demokrasi kita akan terus merosot jika persoalan ini tidak dibenahi. Sayangnya, di era sekarang, aroma Dwifungsi Militer seolah kembali menguat. Mungkin Hatta akan menangis melihat situasi demokrasi kita hari ini.
