JAKARTA | Indonesia — Politisi senior Partai Golkar, Ridwan Hisjam, menilai kebijakan hilirisasi ekonomi Indonesia tidak boleh dilepaskan dari akar peradaban bangsa. Tanpa pijakan ideologis yang kuat, hilirisasi berisiko hanya menjadi agenda industrialisasi teknokratis yang minim dampak bagi kesejahteraan rakyat.
Menurut Ridwan, sejak awal kemerdekaan, konstitusi telah menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam adalah instrumen untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, dalam praktiknya, orientasi kebijakan ekonomi kerap bergeser pada kepentingan jangka pendek dan kelompok tertentu.
”Hilirisasi seharusnya menjadi alat kedaulatan ekonomi, bukan sekadar proyek bernilai besar yang manfaatnya tidak dirasakan secara merata,” ujar Ridwan dalam keterangan tertulisnya.
Ia menegaskan, hilirisasi yang tidak berangkat dari nilai peradaban bangsa berpotensi melahirkan ketimpangan baru, terutama di daerah penghasil sumber daya alam. Ridwan secara khusus menyoroti masih terbatasnya keterlibatan masyarakat lokal dan UMKM dalam rantai industri hilir yang tengah dikembangkan pemerintah.
Meneguhkan Pancasila dalam Ekonomi
Menurutnya, menelusuri kembali peradaban bangsa berarti meneguhkan kembali Pancasila sebagai arah pembangunan ekonomi nasional. Prinsip keadilan sosial, kata dia, harus menjadi indikator utama keberhasilan hilirisasi, bukan semata peningkatan ekspor atau pertumbuhan industri.
”Pertumbuhan ekonomi tanpa keadilan hanya akan memperlebar jurang sosial. Di sinilah negara harus hadir, memastikan hilirisasi memberi nilai tambah bagi rakyat, bukan hanya bagi pemodal,” tegasnya.
Sebagai informasi, Ridwan Hisjam merupakan politisi senior Partai Golkar dengan pengalaman panjang di parlemen. Ia telah lima periode menjabat sebagai anggota DPR RI dan kerap terlibat dalam perumusan kebijakan ekonomi nasional. Pengalaman tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh keberpihakan negara.
Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi, memperluas transfer teknologi, serta memastikan industri hilir terintegrasi dengan ekonomi rakyat. Tanpa langkah-langkah tersebut, Ridwan mengingatkan bahwa hilirisasi ekonomi berpotensi kehilangan makna strategisnya sebagai instrumen transformasi nasional.
Ridwan berharap, dengan menjadikan nilai-nilai peradaban bangsa sebagai pijakan utama, kebijakan hilirisasi dapat menjadi instrumen pembangunan yang berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan.
