KULIAHALISLAM.COM-Dahulu, ketika SMA, saya pernah menemukan kawan yang berpandangan bahwa politik itu kotor. Politik menurutnya adalah tempat para munafik bersatu hanya untuk saling menjatuhkan. Pada akhirnya, pemahaman ini menjadikan dirinya sebagai apolitis dan absentia pada setiap proses pemilu. Pasca lulus SMA, saya melihat bahwa ternyata orang-orang yang berpaham seperti dia lah yang akhirnya menyatu menjadi golongan putih dan kadang menjadi “tumbal/korban” kebijakan.
Sebagai manusia, kita memandang politik sebagai sebuah sunnatullah dalam kehidupan. Secara harfiah, politik diserap dari akar bahasa Yunani yaitu “politikē” yang berarti “urusan negara” atau “kepemerintahan”. Pandangan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Aristoteles, yang menyatakan bahwa manusia adalah “zoon politikon” atau makhluk politik. Dengan pemaknaan tersebut, kelahiran manusia merupakan hasil dari proses komunikasi politik manusia sebelumnya.
Dalam sudut pandang khazanah keilmuan muslim, para ulama mengarahkan bagaimana politik harus berkesesuaian dengan apa yang diteladankan oleh Rasulullah. Seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya “Al-Mustasfa”, politik adalah bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan umat. Beliau menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil dan berlandaskan syariat Islam.
Pandangan serupa juga disampaikan oleh Ibnu Khaldun, yang menyatakan bahwa politik adalah cara untuk menjaga ketertiban masyarakat dan mewujudkan keadilan. Dalam konteks ini, politik bukan hanya sekedar urusan pemerintahan, tetapi juga merupakan jalan bagi seorang muslim untuk beribadah dan menjalankan amar makruf nahi mungkar.
Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an, “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu…” (QS An-Nisa: 59). Ayat ini menegaskan pentingnya ketaatan kepada Allah, Rasul, dan pemimpin yang adil. Selain itu, dalam QS Al-Hajj: 41, Allah SWT juga berfirman, “(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kemantapan (hidup) di bumi, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.” Ayat ini menunjukkan bahwa politik juga merupakan jalan untuk memperjuangkan hak-hak umat dan menjaga keadilan.
Dampak dari pandangan politik yang keliru dapat sangat merugikan umat Islam. Jika politik dipandang sebagai cara mendapatkan sesuatu hal dengan berbagai cara tanpa melihat kaidah halal haram, maka ini bisa dikatakan pemahaman yang kurang bijak. Dampaknya adalah seorang muslim menjadi apolitis dan tidak dapat mewarnai kebijakan publik. Pandangan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yang menyatakan bahwa politik adalah bagian dari agama dan bahwa umat Islam harus terlibat aktif dalam politik untuk mewujudkan kemaslahatan umat.
Realitas kebijakan publik pada hari ini adalah melalui sistem politik, sehingga muslim yang apolitis namun berkoar-koar ingin menegakkan syariat Islam sebagai pihak-pihak yang utopis/pemimpi. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh argumentasi Dr. Vedi Hadiz, yang menyatakan bahwa politik adalah arena perjuangan untuk mempengaruhi kebijakan publik dan menentukan arah pembangunan negara.
Di sisi lain, apabila politik dimaknai sebagai jalan juang/jihad seorang muslim dalam mewarnai masyarakat, maka akan bernilai ibadah. Pandangan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Sayyid Qutb, seorang pemikir Islam terkemuka, yang menyatakan bahwa politik adalah bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab.
Pada akhirnya, sebagai muslim modern kita harus pandai-pandai berselancar di dunia yang penuh dengan situasi absurd. Kita harus mampu menjaga komitmen aqidah dan ibadah, tanpa melupakan realitas kita harus bermuamalah terutama dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia. Maka dengan bersikap demikian, semoga kita menjadi bagian sebaik-baiknya ummat di akhir zaman. Aamin YRA.
